Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong perbankan memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh akses pembiayaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Edi saat memberikan arahan pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak Tahun 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, dari 10 program kerja TPAKD Kota Pontianak tahun 2025, program percepatan penyaluran KUR menjadi satu-satunya yang belum mencapai target. Karena itu, perbankan diharapkan lebih aktif menjangkau masyarakat yang memiliki usaha produktif namun belum memperoleh akses pembiayaan formal.
"Perluasan akses pembiayaan produktif menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Edi.
Ia menambahkan, sektor perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung target pembangunan nasional, khususnya di bidang inklusi keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.
"Kami berharap perbankan dapat terus berkontribusi melalui perluasan akses pembiayaan, termasuk penyaluran KUR kepada pelaku UMKM," katanya.
Edi juga menilai keberadaan Roadmap TPAKD Kota Pontianak 2026–2030 menjadi pedoman penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, program-program TPAKD diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan modal.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat Rochma Hidayati mengungkapkan bahwa sembilan dari 10 program kerja TPAKD Kota Pontianak tahun 2025 telah mencapai bahkan melampaui target. Hanya program akselerasi penyaluran KUR yang masih memerlukan perhatian.
Dari target 5.500 debitur, realisasi penyaluran KUR baru mencapai sekitar 4.800 debitur atau masih kurang sekitar 700 debitur.
"Masih ada kekurangan sekitar 700 debitur yang perlu kita kejar melalui penguatan koordinasi pada tahun 2026," jelas Rochma.
Ia menegaskan OJK siap mendukung upaya pemerintah daerah dan perbankan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat penyaluran KUR sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai pada tahun ini.
"Kami siap berdiskusi bersama pemerintah daerah dan perbankan untuk mencari solusi agar penyaluran KUR dapat lebih optimal," pungkasnya. (Prokopim)