Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa perempuan memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Berdasarkan data Pemerintah Kota Pontianak, lebih dari 72 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota ini merupakan perempuan yang aktif mengembangkan berbagai sektor usaha.
Hal tersebut disampaikan Edi saat membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) II IWAPI Kota Pontianak, Talkshow, dan Gelar Produk UMKM Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (17/7/2026).
"Lebih dari 72 persen pelaku UMKM di Kota Pontianak adalah perempuan. Ini membuktikan bahwa perempuan menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian daerah," ujarnya.
Menurut Edi, perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga mampu mengelola bisnis dengan baik. Mulai dari proses produksi, pemasaran hingga pengelolaan keuangan, semuanya dijalankan dengan penuh ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
Ia mencontohkan saat pandemi Covid-19, sekitar 19 ribu perempuan pelaku usaha di Pontianak menerima pembiayaan dari Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan nilai pinjaman antara Rp2 juta hingga Rp10 juta. Tingkat pengembalian pinjaman yang mencapai lebih dari 95 persen menjadi bukti tingginya komitmen perempuan dalam menjalankan usaha.
Melihat potensi tersebut, Edi berharap IWAPI dapat menjadi organisasi yang mampu memperkuat kapasitas anggotanya melalui peningkatan jaringan usaha, akses informasi, hingga pendampingan dalam memperoleh permodalan.
Menurutnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami berbagai skema pembiayaan resmi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan perbankan, Pegadaian, maupun program kemitraan BUMN, sehingga masih ada yang terjerat pinjaman berbunga tinggi.
Karena itu, ia menilai organisasi memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan maupun instansi terkait, termasuk Bank Indonesia, Bank Kalbar, PNM, Pegadaian, PLN, Pertamina, dan berbagai mitra lainnya.
Selain memperluas akses pembiayaan, Edi juga mengingatkan pentingnya pengelolaan data anggota secara lengkap. Basis data yang memuat identitas pelaku usaha, jenis usaha, kapasitas produksi, hingga kebutuhan pengembangan dinilai akan mempermudah proses pendampingan sekaligus meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan dalam memberikan dukungan kepada UMKM. (Prokopim)