Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat pengawas, untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menjadi penggerak pelayanan publik yang responsif, profesional, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIII Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Rabu (29/7/2026).
Edi menjelaskan, pejabat pengawas memiliki posisi penting dalam birokrasi karena berperan menerjemahkan kebijakan pimpinan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.
Menurutnya, seorang ASN tidak hanya dituntut memahami regulasi, tetapi juga harus memiliki kemampuan membaca situasi, menganalisis persoalan, serta menghadirkan solusi yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat.
"ASN harus mampu melihat permasalahan yang terjadi di lapangan, kemudian mencari langkah penyelesaian agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan cepat, tepat, dan memberikan kepastian," ujarnya.
Ia menilai tantangan pelayanan publik saat ini semakin kompleks seiring meningkatnya harapan masyarakat dan perkembangan teknologi digital. Kondisi tersebut menuntut ASN untuk bekerja lebih adaptif, kreatif, dan tetap berpegang pada aturan yang berlaku.
Edi juga mengingatkan bahwa tanggung jawab aparatur tidak hanya terbatas pada tugas pokok dan fungsi yang tertulis dalam jabatan. ASN, terutama yang bertugas dekat dengan masyarakat seperti di tingkat kecamatan dan kelurahan, harus memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan lingkungan sekitar.
"Persoalan seperti jalan rusak, lampu penerangan yang tidak berfungsi, lingkungan yang kurang tertata, hingga kebutuhan pelayanan warga harus menjadi perhatian bersama. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat," katanya.
Di tengah keterbatasan jumlah pegawai, Edi mendorong ASN untuk terus belajar, memperkuat pemahaman regulasi, serta memanfaatkan inovasi dan digitalisasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan.
Ia berharap peserta PKP dapat menjadikan pelatihan tersebut sebagai wadah untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan, membangun komunikasi yang baik, serta meningkatkan integritas sebagai aparatur pemerintah.
"Terus tingkatkan kompetensi, kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi. Jalankan tugas dengan sabar, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Kualitas seorang pemimpin terlihat dari kemampuannya menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan," pungkasnya. (prokopim/kominfo)