Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau. Langkah tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (6/8/2026) malam.
Krisantus mengatakan, Kalimantan Barat memasuki periode rawan karhutla yang umumnya berlangsung sejak Juli hingga Oktober, dengan puncak kerawanan diperkirakan terjadi pada Agustus. Karena itu, seluruh unsur yang tergabung dalam penanganan karhutla diminta meningkatkan kewaspadaan dan bergerak cepat menindaklanjuti setiap laporan kemunculan titik panas.
"Terjadi peningkatan titik panas di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang. Seluruh jajaran harus bergerak cepat agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas," ujarnya.
Menurutnya, karakteristik wilayah Kalimantan Barat yang didominasi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Api di lahan gambut tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga menjalar di bawah tanah sehingga lebih sulit dipadamkan dan berpotensi menghasilkan kabut asap yang berdampak pada lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh unsur Satgas Karhutla terus memperkuat langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini, serta pemadaman secara cepat sebelum kebakaran meluas.
Selain mengoptimalkan operasi darat, penanganan juga diperkuat melalui dukungan operasi udara guna meningkatkan efektivitas pemadaman di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau.
Meski demikian, Krisantus mengakui cuaca kering yang masih berlangsung serta kondisi lahan gambut yang mudah terbakar menyebabkan potensi munculnya titik api baru tetap tinggi. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), penambahan sarana dan prasarana, serta dukungan pasokan air untuk penanganan darurat.
"Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam mengendalikan karhutla secara optimal," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menekankan bahwa seluruh pihak harus meningkatkan kesiapsiagaan sesuai arahan Presiden RI agar potensi karhutla tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Ia mengingatkan pengalaman Kalimantan Barat yang pernah menghadapi kebakaran hutan dan lahan dengan dampak serius, termasuk menimbulkan korban jiwa di Kabupaten Ketapang. Karena itu, setiap titik panas harus segera ditangani melalui respons cepat di lapangan.
Selain itu, BNPB mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta seluruh unsur Satgas Darat dan Satgas Udara. Optimalisasi armada udara untuk operasi water bombing dan peningkatan kapasitas awak penerbangan juga menjadi bagian dari strategi penanganan karhutla tahun ini.
Berdasarkan laporan BMKG Kalimantan Barat, dalam enam pekan ke depan potensi pembentukan awan diperkirakan masih sangat rendah sehingga peluang terjadinya hujan belum signifikan. Kondisi tersebut membuat seluruh pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan melalui patroli rutin, deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Barat, jajaran TNI-Polri, Manggala Agni, BMKG, BPBD, serta pimpinan instansi vertikal sebagai bentuk penguatan sinergi dalam menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau. (Adpim Prov Kalbar)