Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen Polda Kalbar untuk terus memperkuat sinergi bersama TNI dan seluruh stakeholder dalam mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Barat.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Kalbar dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Markas Manggala Agni Daops Kalimantan VIII/Pontianak, Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Senin (24/8/2026).
Rapat koordinasi dipimpin Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, S.Ag., M.A., Ph.D., serta dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, unsur TNI-Polri, BNPB, BMKG, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah dan sejumlah stakeholder terkait.
Forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, konsolidasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi Karhutla, terutama melalui penguatan langkah pencegahan, deteksi dini dan percepatan penanganan apabila terjadi kebakaran.
Dalam paparannya, Kapolda Kalbar menjelaskan sejumlah langkah yang telah dilakukan Polda Kalbar, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat secara masif, penyebaran pamflet, pelaksanaan patroli, pemantauan melalui Command Center hingga pemanfaatan drone untuk mendeteksi dan memonitor perkembangan titik api.
Menurutnya, berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari strategi deteksi dini dan respons cepat guna mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Kapolda juga mengajak masyarakat untuk turut mengambil peran dalam pencegahan Karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan potensi maupun kejadian kebakaran. Masyarakat juga diimbau mematuhi ketentuan dalam membuka lahan, terlebih saat ini Kalimantan Barat memasuki musim kemarau yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Sebagai langkah penguatan penanganan, Polda Kalbar dalam waktu dekat juga akan mendapatkan dukungan personel BKO Brimob Polri dari luar wilayah. Dukungan tersebut akan difokuskan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan Karhutla tinggi.
Rapat koordinasi kemudian ditutup dengan penegasan bahwa pengendalian Karhutla membutuhkan kerja sama dan sinergi seluruh unsur. Pemerintah Pusat turut memberikan apresiasi kepada TNI-Polri serta seluruh stakeholder atas berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi Karhutla.
Polda Kalbar bersama TNI, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat deteksi dini dan respons cepat, serta mengedepankan penegakan hukum yang tegas, terukur dan humanis dalam penanganan Karhutla di Kalimantan Barat. (Humas Polda Kalbar)