Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., didampingi Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., mengikuti Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang dirangkaikan dengan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara daring dari Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidato kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian pemerintahan selama 21 bulan sejak dirinya dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Selain capaian, Presiden juga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Prabowo mengatakan, selama 663 hari pemerintahan yang dipimpinnya, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah diputuskan dan dijalankan untuk menangani berbagai persoalan nasional, termasuk sejumlah persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari keberanian dalam mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta semangat gotong royong seluruh elemen bangsa.
Prabowo juga kembali menegaskan sumpah yang diucapkannya saat dilantik bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sumpah tersebut, kata Presiden, menjadi pijakan utama dalam menjalankan pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang tidak memberikan suara kepadanya.
Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden menyampaikan empat pedoman utama, yakni berpegang pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga kepentingan inti nasional, menyelesaikan kesulitan rakyat secepat mungkin, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi rakyat dan generasi yang akan datang.
Di sisi lain, Presiden mengakui bahwa masih terdapat berbagai persoalan bangsa yang belum terselesaikan. Ia juga menegaskan bahwa belum seluruh janji pemerintah dapat dituntaskan.
“Belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” tegasnya.
Sidang Tahunan MPR RI menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan laporan terkait program dan kebijakan yang telah dijalankan, capaian yang mulai dirasakan, sekaligus berbagai agenda yang masih membutuhkan penyelesaian.
Menanggapi pidato kenegaraan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan kesiapan Pemprov Kalbar untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
“Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini harus kita jadikan momentum strategis untuk memperkuat persatuan, mengoptimalkan potensi daerah, serta mengawal setiap arah kebijakan nasional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Kalimantan Barat,” ujar Ria Norsan.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, memelihara stabilitas keamanan, serta berperan aktif dalam pembangunan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kalimantan Barat dan Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kalbar, jajaran Forkopimda Kalbar, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (Adpim Prov Kalbar)