Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah V Se-Kalimantan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).
Rakorda yang berlangsung pada 21–23 Agustus 2026 ini mengusung tema “Peran Strategis MUI dalam Merespons Masalah Ekonomi, Ekologi dan Sosial-Keagamaan di Tengah Perubahan Zaman.” Kegiatan diikuti 187 peserta dari lima provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat sebagai tuan rumah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Dalam sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta sekaligus menilai Rakorda menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi MUI di tingkat regional Kalimantan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya mengucapkan selamat datang di Kota Pontianak, Bumi Khatulistiwa tercinta,” ujarnya.
Menurutnya, MUI memiliki posisi penting sebagai rumah besar para ulama dan cendekiawan Islam dalam membimbing, membina, serta mengayomi umat.
“Pertemuan ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk melakukan konsolidasi organisasi MUI di tingkat regional se-Kalimantan,” katanya.
Harisson menekankan pentingnya penguatan organisasi melalui penyelarasan program kerja dengan prioritas nasional, penataan kelembagaan, serta pengelolaan pendanaan yang sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan tersebut diperlukan agar pelayanan MUI kepada masyarakat semakin optimal.
Ia juga mengapresiasi kontribusi MUI selama ini dalam membangun kehidupan sosial dan keagamaan yang harmonis, termasuk melalui kerja sama dengan pemerintah.
“Berbagai fatwa yang membimbing umat, nasihat yang bijak dalam kehidupan sosial, hingga peran aktif dalam menjaga kerukunan antarumat beragama telah menjadi bagian penting dalam membangun daerah yang damai dan harmonis,” ungkapnya.
Harisson berharap Rakorda tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat di Kalimantan.
“Melalui forum yang baik ini, mari kita manfaatkan untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta memberikan masukan terbaik agar MUI terus hadir sebagai penyejuk dan penasihat yang bijak bagi umat dan masyarakat,” ajaknya.
Selain persoalan sosial-keagamaan, Harisson turut menyoroti isu lingkungan, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dapat menimbulkan kabut asap.
Menurutnya, dampak kabut asap tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, aktivitas sosial, perekonomian, hingga sektor transportasi.
“Kita tidak boleh berpangku tangan. Dampak kesehatan dan terhambatnya roda ekonomi akibat kabut asap merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian dan kepedulian kita bersama,” tegasnya.
Harisson juga menyampaikan adanya sekitar 3.100 titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah berdasarkan laporan BMKG pada malam 21 Agustus 2026. Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi mengganggu jarak pandang dan berdampak terhadap penerbangan.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk MUI, untuk turut meningkatkan kesadaran umat dalam menjaga lingkungan dan mencegah Karhutla.
“Selamat melaksanakan musyawarah dan Rapat Koordinasi Daerah se-Kalimantan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing setiap langkah dan ikhtiar kita,” pungkasnya.
Rakorda MUI Wilayah V Se-Kalimantan resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Sekda Kalbar, dilanjutkan penyerahan plakat dan cenderamata Rakorda oleh MUI Kalimantan Barat selaku tuan rumah.
Kegiatan turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Pusat Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.; Wakil Wali Kota Pontianak H. Bahasan, S.H.; Forkopimda Kalimantan Barat; Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat; Ketua Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat; perwakilan Direktur Utama Bank Kalbar; serta jajaran Ketua Umum MUI dari lima provinsi di Kalimantan.
Turut hadir para Ketua Umum MUI Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan peserta Rakorda MUI Wilayah V Se-Kalimantan. (Sma) (Adpim Prov Kalbar)