Sebanyak 51 peserta dari unsur pemerintah, perusahaan kelapa sawit dan kehutanan, NGO, serta masyarakat mengikuti Pelatihan Protokol Perubahan Tutupan Lahan Secara Partisipatif Kabupaten Ketapang Tahun 2026.
Kegiatan digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ketapang bekerja sama dengan Yayasan Lansekap Nusantara Hijau (YLNH) dan IDH selama dua hari, 2-3 September 2026. Pelatihan berlangsung di Hotel Aston Ketapang dan dilanjutkan praktik lapangan di Kecamatan Muara Pawan dan Matan Hilir Selatan.
Pelatihan ini merupakan tindak lanjut terbitnya SK Bupati Ketapang Nomor 253/DLH-C/2026 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perubahan Tutupan Lahan Kabupaten Ketapang Tahun 2026.
Landscape Manager Ketapang YLNH, Samsul Ulum, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan para pihak dalam melakukan verifikasi alert perubahan tutupan lahan secara mandiri.
"Diharapkan setelah pelatihan ini para peserta mau dan mampu melaksanakan verifikasi alert perubahan tutupan lahan secara mandiri," ujarnya.
Kepala DLH Kabupaten Ketapang, Eko Harfianto, ST., M.T., saat membuka kegiatan mengatakan pelatihan memberikan pemahaman teknis yang dapat diterapkan para pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan lanskap di Kabupaten Ketapang.
Selama pelatihan, peserta mendapat materi mengenai hasil pemantauan perubahan tutupan lahan, SK Bupati, Go No Go Area, analisis alert, verifikasi lapangan, pengolahan data, hingga penyusunan laporan.
Pada hari kedua, peserta dibagi menjadi empat kelompok untuk melakukan praktik verifikasi alert secara langsung di lapangan. Hasil praktik kemudian diolah dan dipresentasikan masing-masing kelompok, sebelum ditutup dengan post-test.
Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Ketapang, Sri Windaryati, S.Si., M.Si., berharap peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh di wilayah kerja masing-masing.
"Kami berharap para peserta mau mempraktikkan kegiatan verifikasi lapangan di lokasinya masing-masing saat ada permintaan verifikasi dari TPDD Kabupaten Ketapang," katanya.
Ketua YLNH, Ario Bhirowo, juga berharap pelatihan tersebut dapat memperkuat kolaborasi para pemangku kepentingan dalam memantau perubahan tutupan lahan secara partisipatif.
"YLNH berharap para peserta mau dan mampu melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan secara partisipatif di lokasinya masing-masing," ujarnya.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada perwakilan peserta dari unsur pemerintah, sektor privat, dan NGO. (Humas Kec. Sukadana)