Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Ketapang terus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Selasa (8/9/2026) malam.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., unsur Forkopimda, serta sejumlah pihak terkait yang terlibat dalam penanganan Karhutla.
Sebelum mengikuti rapat, Menteri Kehutanan bersama Bupati Ketapang dan jajaran Forkopimda terlebih dahulu meninjau sejumlah lokasi kebakaran. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus mengevaluasi langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan.
Dalam keterangannya usai rapat, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa jumlah titik panas di Kabupaten Ketapang menunjukkan tren penurunan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, KPH, Manggala Agni, masyarakat peduli api, dan berbagai pihak lainnya.
“Dari data yang ada per malam tadi, hotspot di Ketapang terus turun. Berkat kerja sama Bupati, TNI, Polri, KPH, Manggala Agni, masyarakat peduli api dan seluruh pihak lainnya, sekarang tinggal 13 hotspot,” ujarnya.
Meski jumlah hotspot telah menurun, Menteri Kehutanan mengingatkan seluruh pihak agar tidak menganggap penanganan Karhutla telah selesai. Upaya pemadaman dan pengawasan terhadap titik-titik yang masih tersisa harus terus dilakukan.
“Jangan sampai penurunan angka hotspot ini membuat kita menganggap pekerjaan sudah selesai. Kita harus terus memadamkan sisa titik hotspot tersebut,” tegasnya.
Raja Juli juga menyoroti tantangan penanganan kebakaran di kawasan lahan gambut. Karakteristik gambut yang memiliki kedalaman dan kondisi tertentu membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan yang berbeda dibandingkan kebakaran di kawasan tanah mineral.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan turut menyampaikan perhatian Presiden Republik Indonesia terhadap penanganan Karhutla di Kabupaten Ketapang. Salah satu bentuk dukungan tersebut berupa Bantuan Presiden senilai Rp20 miliar yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang.
“Alhamdulillah, Pak Presiden punya perhatian khusus untuk Ketapang. Bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar sudah ditransfer ke Pemda,” ungkapnya.
Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kebutuhan penanganan Karhutla, mulai dari pengadaan alat pelindung diri, pompa air, nozzle, hingga mendukung operasional serta memberikan semangat bagi para relawan dan petugas yang bekerja di lapangan.
Selain penanganan teknis, Menteri Kehutanan menegaskan bahwa aspek penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
Ia menekankan agar proses hukum tidak hanya menyasar masyarakat, tetapi juga dilakukan secara tegas terhadap korporasi apabila terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah hanya kepada masyarakat, tetapi juga harus berani tajam ke atas kepada pihak korporasi,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Menteri Kehutanan ke Kabupaten Ketapang. Menurutnya, penanganan Karhutla selama lebih dari dua bulan telah melibatkan kerja bersama berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, perusahaan, hingga unsur terkait lainnya.
“Kita sudah berjuang kurang lebih dua bulan lebih dengan Karhutla dan sinergi seluruh pihak sedang berjalan dengan baik,” ujar Bupati.
Alexander menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam penanganan Karhutla di Ketapang adalah kebakaran di kawasan lahan gambut. Kondisi gambut yang cukup dalam serta keterbatasan sumber air menjadi kendala tersendiri bagi petugas di lapangan.
Di sisi lain, kebakaran juga terjadi di sejumlah wilayah pedalaman yang memiliki karakteristik tanah mineral. Beberapa lokasi bahkan sulit dijangkau oleh Satgas Darat karena keterbatasan akses jalan dan jarak yang cukup jauh dari pusat penanganan.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta dukungan Satgas Udara melalui operasi water bombing, terutama untuk membantu pemadaman di kawasan tanah mineral yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Tadi saya sampaikan kepada Menteri Kehutanan dan pihak BNPB bahwa water bombing akan lebih efektif untuk daerah mineral dibandingkan daerah gambut,” katanya.
Bupati juga berharap dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan Karhutla di Ketapang dapat terus diperkuat, termasuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca apabila kondisi memungkinkan.
Selain dukungan penanganan dari pemerintah, Alexander berharap hujan segera turun di wilayah Kabupaten Ketapang sehingga kondisi Karhutla dapat semakin terkendali.
“Mudah-mudahan suasana dan situasi Karhutla semakin membaik di Ketapang dan kita bisa kembali normal,” pungkasnya. (Prokopim Ketapang)