Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (8/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum untuk membahas berbagai persoalan strategis yang tengah berkembang di masyarakat. Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), ketahanan pangan, kondisi lingkungan dan kualitas udara, keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga ketersediaan air bersih.
Ria Norsan mengatakan, pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda terus melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai persoalan tersebut, terutama Karhutla yang berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan.
“Hari ini kita rapat dengan Forkopimda, meng-update masalah-masalah terkini yang beredar di masyarakat kita. Di antaranya adalah masalah kebakaran hutan dan lahan dan ini kita bahas juga masalah ketahanan pangan,” ungkap Norsan.
Menurutnya, Karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan dampak langsung terhadap sektor pertanian. Jika tidak ditangani secara dini, kebakaran berpotensi mengganggu produktivitas pertanian hingga menyebabkan gagal panen.
“Dari kebakaran hutan berpotensi mengakibatkan terjadi gagal panen. Sehingga dengan rapat ini kita membahas upaya mengantisipasi terjadinya gagal panen. Mitigasi dari awal sudah kita antisipasi, bagaimana tindakan pencegahannya,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, kondisi sejumlah sungai yang mulai mengalami penurunan debit air juga turut dibahas. Pemerintah menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat berdampak terhadap kebutuhan masyarakat maupun kelancaran distribusi logistik di sejumlah wilayah.
Selain itu, Gubernur menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan serta persoalan ketersediaan air bersih yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah daerah.
“Sudah banyak daerah dan pemukiman masyarakat yang terkendala air bersih. Air PDAM sudah mulai asin. Kita minta masyarakat, ormas seperti Bala Komando, kemudian mahasiswa GMNI sudah mulai operasional membagikan air bersih. Pemerintah juga akan mendukung mereka untuk bergerak memberikan masyarakat air bersih,” terang Norsan.
Mengenai perkembangan Karhutla, Norsan menyebut masih terdapat titik api di beberapa wilayah Kalimantan Barat. Dua daerah yang masih menjadi perhatian yakni Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya.
“Sekarang yang masih ada api itu di Ketapang, kemudian juga di Kubu Raya masih ada,” katanya.
Untuk mempercepat penanganan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus membangun koordinasi dengan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat.
Kolaborasi tersebut dilakukan tidak hanya untuk pemadaman, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan serta membantu masyarakat yang terdampak akibat Karhutla.
Dari sisi anggaran, Norsan menyampaikan Pemprov Kalbar telah melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana.
“Walaupun belum ketok palu Perubahan, insyaallah dalam waktu dekat ketok palu, namun kita sudah bisa menggunakan dana ini. Kita prioritaskan untuk penanggulangan bencana,” tegasnya.
Selain persoalan lingkungan dan bencana, Forkopimda juga membahas laporan masyarakat mengenai sejumlah aktivitas yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Menyikapi hal tersebut, Gubernur meminta Satpol PP mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendekatan pembinaan dan edukasi, kata Norsan, tetap menjadi bagian penting sebelum dilakukan penertiban apabila ditemukan adanya pelanggaran.
“Kita akan terus melakukan penertiban sesuai ketentuan, kemudian kita berikan edukasi dan pembinaan kepada mereka,” ujarnya.
Norsan menegaskan, seluruh langkah pemerintah dalam merespons berbagai persoalan tersebut tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pencegahan, pembinaan, penertiban, serta perlindungan terhadap masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi daerah tetap aman dan kondusif.
Melalui rapat Forkopimda tersebut, Pemprov Kalbar bersama unsur pimpinan daerah memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan strategis. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penanganan di lapangan sekaligus memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat. (irf) (Adpim Prov Kalbar)