Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penyaluran bantuan tersebut dilakukan menyusul perpanjangan status tanggap darurat penanganan bencana asap akibat karhutla di Kalimantan Barat.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 961/BPBD/2026 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2026, bantuan berupa Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan logistik darurat kembali didistribusikan.
Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., secara resmi melepas penyaluran bantuan tersebut di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (18/9/2026). Kegiatan turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari wilayah penerima bantuan serta perwakilan instansi terkait.
Dalam penyaluran kali ini, Pemprov Kalbar memprioritaskan bantuan buffer stock bagi masyarakat di empat kabupaten yang belum memperoleh bantuan penanganan karhutla dari pemerintah pusat. Keempat daerah tersebut yakni Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau.
Ria Norsan mengatakan, penentuan wilayah penerima bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi serta tingkat dampak karhutla yang terjadi di masing-masing daerah.
“Ceritanya, yang empat kabupaten dan kota ini belum mendapatkan bantuan dari pusat, sedangkan yang sepuluh kabupaten/kota sudah mendapat semuanya. Kalau dikategorikan, dari empat daerah ini ada yang sangat parah, yaitu Kabupaten Mempawah, kemudian Kabupaten Sanggau masuk kategori parah, Landak masuk parah, dan Sekadau,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan daerah dalam penanganan karhutla dapat dipenuhi secara proporsional.
Menurutnya, kebutuhan dukungan penanganan karhutla juga telah disampaikan secara langsung kepada Menteri Kehutanan RI saat berada di Jakarta, terutama terkait kebutuhan logistik serta sarana pendukung penanganan karhutla di daerah.
“Jadi pada hari ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Sosial Provinsi Kalbar mendistribusikan total bantuan logistik yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni paket permakanan dan paket sandang untuk meringankan beban masyarakat terdampak,” ujar Ria Norsan.
Selain bantuan logistik, Pemprov Kalbar juga mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pemadaman karhutla di lapangan.
“Selain bantuan logistik pangan dan sandang, kita juga sudah mengoordinasikan penyediaan sarana prasarana penunjang pemadaman seperti mesin pompa air dan pipa selang yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing kabupaten,” jelasnya.
Ria Norsan menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Kolaborasi pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BPBD, jajaran pemadam kebakaran, serta masyarakat dinilai penting dalam menghadapi kondisi darurat akibat karhutla.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat struktural dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar tetap siaga serta memastikan kesiapan personel dan sumber daya selama status tanggap darurat masih berlangsung.
Setiap kabupaten penerima mendapatkan 250 paket permakanan dan 250 paket sandang.
Untuk masing-masing kabupaten, paket permakanan terdiri dari 1.250 kilogram beras, 250 kilogram gula, 250 liter minyak goreng, 1.000 kaleng sarden, dan 2.500 bungkus mi instan.
Sementara itu, paket sandang yang disalurkan meliputi 250 helai selimut, 250 helai handuk, dan 250 helai sarung.
Melalui penyaluran bantuan tersebut, Pemprov Kalbar memastikan dukungan bagi masyarakat terdampak karhutla terus dilakukan. Bantuan logistik dan dukungan sarana pemadaman diharapkan dapat memperkuat penanganan serta pengendalian karhutla di berbagai wilayah Kalimantan Barat. (Adpim Prov Kalbar)