Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., melantik Hendra, S.Sos., sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (18/9/2026).
Dalam sambutannya, Ria Norsan menegaskan bahwa Sekretaris Daerah memiliki posisi strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan. Selain membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan, Sekda juga berperan penting dalam mengoordinasikan perangkat daerah dan berbagai pihak terkait.
“Tugas seorang Sekda bukan sekadar menjalankan roda pemerintahan di atas kertas, melainkan dituntut untuk menjadi penggerak, pemersatu, serta pelindung bagi masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Ria Norsan.
Di tengah kondisi Kalimantan Barat yang menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta musim kemarau, Ria Norsan meminta Pj Sekda segera memperkuat koordinasi lintas sektor. Penanganan titik api, dampak asap terhadap kualitas udara, hingga edukasi kepada masyarakat dinilai perlu menjadi perhatian bersama.
“Saya harap langkah utama kita ini meliputi pengendalian titik api, menekan dampak asap terhadap kualitas udara, serta aktif mengedukasi masyarakat terkait penjagaan kelestarian lingkungan dan pencegahan kebakaran,” katanya.
Tidak hanya persoalan karhutla, Gubernur juga meminta agar kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak tetap menjadi prioritas. Ketersediaan air bersih dan pangan, terutama di kawasan yang mengalami kekeringan, harus dipastikan agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Pastikan ketersediaan air bersih, mengatasi krisis pangan, serta memitigasi kekeringan hingga ke pelosok pemukiman yang terdampak bencana karhutla dan kekeringan,” tegasnya.
Ria Norsan turut mengingatkan pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana lainnya. Pemerintah daerah diminta menyiapkan infrastruktur drainase, sistem peringatan dini, serta logistik sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan banjir.
Kepada Hendra yang baru dilantik, Ria Norsan berpesan agar segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab barunya. Ia juga meminta Pj Sekda menerapkan pola kepemimpinan yang terbuka serta mampu merangkul seluruh jajaran ASN dan masyarakat.
“Saya meminta pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dengan situasi dan kondisi kerja yang baru. Saya berpesan agar Pj Sekda senantiasa berada di tengah masyarakat serta merangkul seluruh ASN dan elemen masyarakat untuk bergotong royong menyelesaikan setiap tantangan,” tuturnya.
Menurutnya, kualitas seorang pemimpin akan terlihat ketika pemerintah menghadapi situasi sulit dan membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
“Pada prinsipnya, kepemimpinan ‘berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’ harus senantiasa dipegang teguh oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menghadapi setiap tantangan pembangunan ke depan,” imbuhnya.
Ria Norsan juga menekankan perlunya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI-Polri, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, serta masyarakat.
“Pada prinsipnya, ujian terbesar bagi seorang pemimpin bukanlah saat semuanya berjalan lancar, melainkan bagaimana ia berdiri tegak ketika krisis melanda. Tugas utama seorang pemimpin bukanlah menawarkan kepastian semata, melainkan memberikan harapan yang rasional,” ucapnya.
Di akhir sambutannya, Ria Norsan menyampaikan selamat kepada Hendra atas pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Ia berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab, terutama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Barat.
Sementara itu, usai dilantik, Hendra menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai instansi terkait.
Menurut Hendra, koordinasi diperlukan untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif, termasuk dalam penanganan persoalan kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
“Jadi kita pastikan penanganan musibah kebakaran yang saat ini masih ditangani oleh pihak terkait di daerah Ketapang dan Kayong Utara. Meskipun penanganan tersebut didukung oleh dana BTT (Belanja Tidak Terduga), di mana instansi teknis menjadi penggerak utama, pihak Sekretariat Daerah akan tetap mengoptimalkan koordinasi bersama pemerintah kabupaten setempat,” pungkasnya. (Rfa) (Adpim Prov Kalbar)