Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pemasaran, serta mengembangkan skala usaha. Upaya tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan 2026 yang dirangkaikan dengan Yudisium Periode I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura (Untan), di Auditorium Untan, Pontianak, Senin (26/10/2026).
Dalam sambutannya, Norsan menekankan bahwa penguatan sektor kewirausahaan memiliki peran penting dalam membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyampaikan, perekonomian Kalimantan Barat tumbuh sebesar 5,61 persen pada triwulan II 2026, sedangkan tingkat kemiskinan tercatat 5,78 persen pada Maret 2026. Meski demikian, tantangan ketenagakerjaan dan pengembangan usaha masih perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sekitar 132 ribu warga masih menganggur dan lebih dari 99 persen dari total 338 ribu UMKM yang terdata di Kalimantan Barat masih berada pada kategori usaha mikro.
“Pelaku usaha mikro tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan meningkatkan skala usahanya,” kata Norsan.
Menurutnya, potensi sumber daya lokal Kalimantan Barat dapat menjadi modal penting dalam mengembangkan produk unggulan daerah. Komoditas seperti kopi liberika, kakao, tengkawang, madu, karet, hingga hasil perikanan perlu didorong melalui pengolahan yang lebih baik, peningkatan kualitas, inovasi produk, serta strategi pemasaran yang mampu menjangkau pasar lebih luas.
Selain sektor UMKM, Norsan juga menyoroti pentingnya penguatan koperasi sebagai bagian dari penggerak ekonomi masyarakat. Ia mendorong koperasi yang telah berbadan hukum agar dikelola secara aktif, produktif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
Dalam sambutannya disebutkan, sebanyak 2.143 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Barat telah berbadan hukum. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap peluang usaha.
Norsan turut mengajak generasi muda untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan ekonomi kreatif dalam membangun usaha yang inovatif dan berdaya saing. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan agar pengembangan UMKM berjalan secara berkelanjutan.
Dukungan tersebut, lanjutnya, perlu mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha, kemudahan akses pembiayaan, pendampingan, hingga perluasan jaringan pemasaran. Pelaku UMKM juga didorong untuk menjaga konsistensi mutu produk, melengkapi legalitas dan sertifikasi yang diperlukan, serta memanfaatkan platform digital sebagai sarana memperluas pasar.
Ia berharap Bursa Wirausaha Unggulan 2026 dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk berbagi pengalaman, membangun kemitraan, memperkenalkan produk, dan membuka peluang kerja sama bisnis yang lebih luas.
Sementara itu, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan pentingnya penguatan ekosistem kewirausahaan di daerah. Ia juga menyoroti potensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam menggerakkan ekonomi riil dan membuka peluang pasar bagi UMKM, terutama di tengah pengetatan anggaran infrastruktur.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama antara Kementerian UMKM dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap implementasi program SAPA UMKM untuk memperkuat ekosistem layanan terpadu bagi pelaku UMKM.
Melalui komitmen tersebut, sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperluas akses layanan, mempermudah dukungan bagi pelaku usaha, serta menciptakan lingkungan usaha yang semakin kondusif. Dengan penguatan kolaborasi dan pemanfaatan potensi lokal, UMKM di Kalimantan Barat diharapkan mampu berkembang, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (rfa/ica) (Adpim Prov Kalbar)