Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah selama musim penghujan 2026/2027. Pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota diminta memperkuat koordinasi dan memastikan langkah mitigasi berjalan sejak dini.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Kalimantan Barat Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2026/2027 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (6/10/2026).
Ria Norsan menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan kesamaan langkah dan koordinasi seluruh unsur pemerintah serta masyarakat agar potensi dampak bencana dapat ditekan.
“Kita tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Kita harus satu irama,” tegas Ria Norsan.
Menurutnya, sejumlah bencana yang berpotensi terjadi selama musim penghujan antara lain banjir, banjir rob, banjir genangan, angin puting beliung, hingga tanah longsor atau tanah bergerak.
Berdasarkan rekapitulasi BPBD, terdapat 114 kecamatan dan 559 desa/kelurahan di Kalimantan Barat yang masuk dalam wilayah berpotensi rawan banjir.
Kapuas Hulu tercatat memiliki jumlah desa/kelurahan rawan banjir terbanyak, yakni 104 desa/kelurahan. Selanjutnya Landak sebanyak 82, Melawi 80, Sanggau 59, Bengkayang 45, Sintang 39, Sekadau 36, Mempawah 33, Ketapang 26, Kayong Utara 21, Kubu Raya 18, Kota Singkawang 7, Sambas 6, dan Kota Pontianak 3 kelurahan.
“Saya minta Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota memahami betul titik-titik rawan di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Belajar dari bencana 2025
Ria Norsan mengatakan, potensi banjir di Kalimantan Barat dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kerusakan lingkungan, tingginya curah hujan, kapasitas drainase dan aliran air yang rendah akibat penyempitan maupun pendangkalan, kondisi topografi, serta pengaruh pasang laut.
Dampak banjir juga tidak hanya diukur dari luas maupun kedalaman genangan. Bencana dapat memicu kerusakan lahan pertanian dan tambak, infrastruktur, mengganggu transportasi hingga memengaruhi ketersediaan dan harga kebutuhan pokok.
Pemerintah daerah diminta mengambil pelajaran dari kejadian bencana pada 2025. Berdasarkan data BPBD hingga 9 Desember 2025, tercatat 30 kejadian bencana di Kalimantan Barat yang seluruhnya berupa banjir.
Bencana tersebut berdampak terhadap 450.386 jiwa, menyebabkan 6.654 orang mengungsi dan dua orang meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 73.350 unit rumah terdampak, dengan rincian 89 rumah rusak ringan, dua rusak sedang dan lima rusak berat. Lima jembatan juga dilaporkan mengalami kerusakan berat.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi gambaran nyata penderitaan warga kita. Tahun ini kita harus lebih siap agar dampaknya dapat ditekan,” tegasnya.
Enam langkah kesiapsiagaan
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan seluruh langkah antisipasi dilaksanakan secara konkret. Perangkat daerah di tingkat provinsi juga diminta menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung penanganan bencana.
Table Top Exercise juga diminta dilaksanakan sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Pemerintah Provinsi Kalbar turut mendorong penghimpunan relawan dan berbagai dukungan lain untuk memperkuat kesiapsiagaan.
Kepada para Bupati dan Wali Kota, Gubernur menyampaikan enam langkah utama yang perlu dilakukan, yakni menyosialisasikan wilayah rawan bencana, memastikan tempat evakuasi akhir siap digunakan, memastikan Camat, Lurah dan Kepala Desa melakukan kesiapsiagaan, menyiapkan sumber daya perangkat daerah, mengaktifkan Pusdalops BPBD apabila telah tersedia, serta melaksanakan simulasi pertolongan berdasarkan rencana kontingensi.
Camat, Kepala Desa dan Lurah juga diminta menjadi garda terdepan dalam memastikan ketersediaan tempat evakuasi sementara di wilayah masing-masing. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai tindakan yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi.
Ria Norsan menekankan, informasi kebencanaan harus disampaikan secara jelas, akurat dan menenangkan. Informasi tersebut juga perlu didokumentasikan dalam sistem administrasi dan diikuti dengan simulasi evakuasi secara berkala.
“Kesiapsiagaan tidak akan berhasil tanpa peran masyarakat. Kita harus memastikan informasi bencana dipahami dan direspons dengan evakuasi tepat waktu ke tempat yang aman,” katanya.
Penanganan banjir membutuhkan kerja lintas sektor
Menurut Ria Norsan, penanggulangan banjir tidak dapat hanya mengandalkan BPBD. Penanganannya membutuhkan kerja bersama lintas sektor, termasuk melalui pembangunan maupun normalisasi waduk dan bendungan, pembangunan kanal, normalisasi saluran, serta konservasi tanah dan air di wilayah hulu sungai.
Pemerintah juga perlu memperkuat sistem prakiraan dan peringatan dini, penyuluhan serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat. Pengawasan dan penegakan aturan terkait tata ruang, pemanfaatan dataran banjir dan daerah aliran sungai bagian hulu juga dinilai penting.
Ia menegaskan bahwa bencana tidak selalu dapat dicegah sepenuhnya. Namun, risiko korban dan kerugian dapat ditekan melalui kesiapsiagaan yang terencana.
Ria Norsan meminta seluruh hasil rapat koordinasi segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan dilaporkan perkembangannya.
“Mari kita wujudkan semangat ‘Reaktif, Cepat, dan Tangguh’ dalam melindungi masyarakat Kalimantan Barat,” tegasnya.
BMKG ingatkan perubahan cuaca berlangsung cepat
Sementara itu, Kepala BMKG Kalimantan Barat Erika Mardiyanti mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama musim penghujan.
Dalam paparannya, Erika menekankan pentingnya pemerintah daerah memahami perkembangan kondisi cuaca dan dinamika atmosfer, terutama potensi hujan berintensitas tinggi yang dapat memicu banjir, tanah longsor maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
“Informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG perlu menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi antara BMKG, BPBD, pemerintah daerah hingga masyarakat perlu terus diperkuat agar informasi mengenai potensi cuaca ekstrem dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kondisi cuaca dapat berubah dalam waktu cepat. Karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah diminta rutin mencermati informasi prakiraan cuaca serta peringatan dini yang disampaikan BMKG.
“Yang paling penting adalah bagaimana informasi yang kami sampaikan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” katanya.
Menurut Erika, kesiapsiagaan menjadi salah satu kunci dalam mengurangi risiko dan dampak bencana. Dengan mengetahui potensi cuaca sejak awal, pemerintah dapat menyiapkan personel, peralatan, lokasi evakuasi serta memastikan jalur komunikasi kebencanaan berjalan dengan baik.
BMKG Kalbar juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar informasi prakiraan dan peringatan dini dapat diteruskan dengan cepat hingga ke masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi banjir, tanah longsor dan angin kencang.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap terbangun kesamaan langkah antara BMKG, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi musim penghujan 2026/2027,” tutupnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, Kepala BMKG Kalbar, serta Kepala BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. (Rfa/ica) (Adpim Prov Kalbar)