Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Ruang Lotus Hotel Novotel Pontianak, Kamis (19/11/2026).
Dalam arahannya, Krisantus menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, demokrasi tidak semata-mata berkaitan dengan proses pemilihan umum, tetapi juga mencakup kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan, serta pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Ia menjelaskan, Indeks Demokrasi Indonesia memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mengetahui perkembangan demokrasi sekaligus menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi berbagai kebijakan pemerintah agar semakin responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
“Demokrasi bukan hanya tentang bagaimana kita memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pembangunan, serta mendapatkan hak-haknya secara adil. Karena itu, kualitas demokrasi harus terus kita jaga dan perkuat bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Krisantus mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, kalangan akademisi, maupun elemen masyarakat sipil, untuk terus membangun sinergi dan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Barat.
Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut dapat terbangun kesamaan pemahaman dan penguatan koordinasi antarpihak, khususnya dalam proses pengumpulan, verifikasi, serta pengolahan data Indeks Demokrasi Indonesia agar menghasilkan informasi yang akurat dan mencerminkan kondisi demokrasi secara objektif.
“Melalui koordinasi ini, saya berharap seluruh pihak dapat memberikan kontribusi dan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hendaknya tidak hanya menjadi angka atau capaian statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan demokrasi ke depan,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus memperkuat praktik demokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Usai membuka kegiatan, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan turut memberikan keterangan kepada awak media. Dalam kesempatan tersebut, ia kembali menekankan bahwa kualitas demokrasi harus menjadi tanggung jawab bersama dan tidak cukup hanya dinilai dari keberhasilan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dari penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berharap hasil pengukuran IDI dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi berbagai aspek demokrasi yang masih perlu ditingkatkan, sehingga ke depan tercipta kehidupan demokrasi yang semakin matang, terbuka, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (ais) (Adpim Prov Kalbar)

.jpeg)