Buka Rakor UKPBJ se-Kalbar, Wagub Ingatkan Aparatur Jaga Integritas

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar menjalankan proses pengadaan barang dan jasa secara profesional, transparan, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap aturan dan integritas dinilai menjadi kunci untuk menghindari penyimpangan sekaligus menjamin kualitas pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Krisantus saat membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (19/11/2026).

Menurut Krisantus, pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan. Proses yang berjalan baik akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kualitas pekerjaan, hingga manfaat yang diterima masyarakat.

Ia menegaskan, tugas aparatur yang menangani pengadaan tidak boleh dipandang sebatas pekerjaan administratif karena setiap keputusan yang diambil berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dan daerah.

“Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi. Tugas Bapak dan Ibu sangat menentukan waktu pelaksanaan, kualitas, dan kuantitas hasil pembangunan yang nantinya dinikmati masyarakat,” ujarnya.

Krisantus juga menyoroti kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki wilayah luas dengan karakteristik daerah dan masyarakat yang beragam. Kondisi tersebut membutuhkan sistem pengadaan yang kuat, sumber daya manusia profesional, serta dukungan teknologi informasi yang memadai.

Di tengah perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi, masyarakat semakin mudah mengawasi kinerja pemerintah. Karena itu, seluruh proses pengadaan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebagai pemerintah, kita harus bekerja dengan baik dan benar. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan justru menimbulkan persoalan karena tidak mengikuti aturan. Saya ingin seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wagub turut mengingatkan para pejabat dan aparatur yang terlibat dalam pengadaan agar menjaga integritas serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Menurutnya, kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi merupakan bentuk perlindungan bagi aparatur dalam menjalankan tugas.

“Saya tidak ingin Bapak dan Ibu memakai rompi oranye. Pekerjaan ini memang memiliki risiko, tetapi risiko tersebut bisa kita hindari apabila seluruh proses dijalankan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Saya ingin kita semua bekerja dengan tenang dan selamat,” tuturnya.

Ia memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan perlindungan dan pendampingan kepada pegawai yang menjalankan tugas secara benar serta tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

“Sebagai pemimpin, saya akan berupaya melindungi dan mengayomi pegawai yang bekerja dengan baik. Siapa pun orangnya, selama menjalankan tugas dengan benar dan sesuai aturan, tentu harus kita lindungi,” ungkapnya.

Lebih jauh, Krisantus meminta agar keberhasilan pengadaan tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi dan dokumen. Hal terpenting adalah memastikan anggaran yang dibelanjakan menghasilkan pekerjaan dengan mutu yang baik, selesai tepat waktu, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Ia meminta kepala perangkat daerah memperhatikan seluruh rangkaian pengadaan, mulai dari tahap perencanaan, penggunaan sistem pengadaan elektronik, pemilihan penyedia, hingga pengawasan pelaksanaan kontrak.

“Jangan hanya mengejar kelengkapan dokumen. Yang paling penting adalah bagaimana pengadaan itu dilaksanakan dengan benar, hasil pekerjaannya berkualitas, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Selain persoalan integritas, Wagub juga menekankan pentingnya mempercepat proses pengadaan sejak awal tahun anggaran. Menurutnya, keterlambatan dalam memulai proses lelang maupun tahapan lainnya dapat menyebabkan pekerjaan menumpuk menjelang akhir tahun.

Kondisi tersebut berpotensi mengurangi waktu pelaksanaan pekerjaan dan berdampak terhadap kualitas hasil pembangunan maupun penyelesaian administrasi keuangan.

“Kalau bisa, pekerjaan dimulai lebih awal. Jangan menunggu sampai mendekati akhir tahun. Semakin cepat proses pengadaan dilaksanakan, semakin panjang waktu yang dimiliki penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kita tidak ingin pekerjaan dikejar-kejar waktu hanya karena proses pengadaannya terlambat,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta perangkat daerah memperkuat koordinasi, khususnya antara unit pelaksana kegiatan dengan perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan. Sinkronisasi diperlukan agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan program yang berujung pada keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau tunda bayar.

“Harus ada kesepahaman dan koordinasi yang baik. Jangan sampai karena keterlambatan koordinasi, pekerjaan tidak selesai dan akhirnya menjadi tunda bayar,” tambahnya.

Krisantus juga mendorong UKPBJ di seluruh wilayah Kalimantan Barat agar meningkatkan perannya sebagai pusat keunggulan pengadaan atau Center of Excellence. Dengan demikian, keberadaan UKPBJ tidak hanya berfokus pada proses administratif, tetapi juga mampu menjadi pusat konsultasi, pembinaan, dan pendampingan bagi perangkat daerah.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian penting agar aparatur pengadaan mampu memahami perubahan regulasi, mengikuti perkembangan sistem elektronik, serta menerapkan prinsip pengadaan yang efektif dan akuntabel.

Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan nasional di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, LKPP telah menetapkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 74 Tahun 2026 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebagai salah satu indikator meso dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2026–2029.

“UKPBJ harus menjadi tempat bagi perangkat daerah untuk berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan. Apabila ditemukan kelemahan dalam proses pengadaan, segera berikan rekomendasi perbaikan. Jangan menunggu sampai muncul persoalan,” tutupnya.

Melalui Rakor UKPBJ se-Kalimantan Barat Tahun 2026 ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pengelola pengadaan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dengan pengadaan yang transparan, profesional, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, setiap penggunaan anggaran diharapkan mampu memberikan hasil optimal serta mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. (wnd/ica) (Adpim Prov Kalbar)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak