Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa pengembangan Bandara Rahadi Oesman saat ini paling realistis dilakukan melalui optimalisasi fasilitas yang telah ada, dibandingkan opsi relokasi yang memerlukan waktu panjang dan biaya besar, terutama terkait pengadaan lahan baru.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menerima audiensi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Rahadi Oesman di Pendopo Bupati Ketapang, Rabu (18/2/2026).
“Langkah paling memungkinkan saat ini adalah optimalisasi. Relokasi membutuhkan lahan baru dan proses yang panjang. Dari sisi efisiensi anggaran dan waktu, optimalisasi jauh lebih realistis untuk segera didorong,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan, fokus pengembangan bandara diarahkan pada penyelesaian lahan parkir, peningkatan runway, serta penyesuaian master plan bandara. Pemerintah Kabupaten Ketapang menargetkan dalam tiga tahun ke depan sudah terdapat progres nyata, setidaknya lahan dalam kondisi clear dan perencanaan berjalan dengan baik.
Ia juga mengakui bahwa kondisi fiskal tahun 2026 masih cukup menantang. Namun, Pemkab Ketapang berharap pada 2027 akan ada kebijakan baru dari pemerintah pusat yang memungkinkan dukungan anggaran lebih optimal. Untuk itu, komunikasi intensif terus dilakukan dengan Komisi V DPR RI serta kementerian terkait guna memperoleh dukungan regulasi dan pendanaan.
“Jika nantinya ada kebijakan relokasi dari pusat dengan dukungan penuh, tentu kita terbuka. Namun dalam kondisi saat ini, optimalisasi adalah langkah paling cepat dan rasional,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Bupati juga mendorong kembali dibukanya rute penerbangan komersial. Maskapai FlyJaya telah menyatakan minat membuka rute ke Ketapang dan saat ini masih menunggu persetujuan rute dari kementerian terkait. Rencana awal penerbangan dijadwalkan tiga kali dalam sepekan, dengan usulan hari Senin, Rabu, dan Jumat guna menunjang mobilitas bisnis dan masyarakat.
Menjawab kekhawatiran terkait jumlah penumpang, Bupati memastikan potensi pasar Ketapang sangat menjanjikan berdasarkan data historis penerbangan. Bahkan, maskapai yang sebelumnya meminta jaminan subsidi dari pemerintah daerah akhirnya tidak lagi mensyaratkan hal tersebut setelah diyakinkan dengan data dan proyeksi penumpang.
Tantangan teknis lain yang masih dihadapi adalah belum tersedianya fasilitas pengisian avtur di Bandara Ketapang. Kondisi ini mengharuskan pesawat membawa bahan bakar tambahan dari bandara asal, sehingga berdampak pada pengurangan kapasitas bagasi dan potensi kenaikan harga tiket.
Untuk mengatasi hal tersebut, Bupati telah menjalin komunikasi langsung dengan pihak Pertamina guna menghadirkan layanan pengisian avtur di bandara. Menurutnya, ketersediaan avtur menjadi faktor penting untuk menekan biaya operasional maskapai dan menjaga harga tiket tetap kompetitif.
Sementara itu, Kepala Kantor UPBU Kelas II Rahadi Oesman, Dwi Muji Raharjo, menyampaikan bahwa arah pengembangan bandara sejalan dengan kebijakan Pemkab Ketapang, yakni mengutamakan optimalisasi fasilitas eksisting, penyelesaian lahan, dan penyesuaian master plan. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat semakin kuat apabila seluruh persyaratan lahan telah terpenuhi.
Secara keseluruhan, strategi pengembangan Bandara Ketapang meliputi optimalisasi infrastruktur, penuntasan lahan dan perencanaan, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, pembukaan kembali rute penerbangan komersial, serta penyediaan fasilitas avtur.
Dengan langkah-langkah tersebut, Bupati berharap Bandara Ketapang dapat berkembang secara bertahap dan menjadi penggerak utama konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah. (Prokopim Ketapang)