PONTIANAK – Pemerintah melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) di berbagai daerah, termasuk di Kota Pontianak, mulai menyalurkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini merupakan arahan langsung Presiden sebagai bagian dari upaya memperkuat kesehatan keluarga sekaligus menekan angka stunting hingga ke tingkat masyarakat.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) / Kepala BKKBN RI, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., mengatakan pelaksanaan program tersebut dapat berjalan berkat dukungan pemerintah daerah, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi.
“Alhamdulillah, dengan dukungan Pak Wali Kota dan Pemerintah Provinsi, program ini sudah berjalan. Kami akan terus mengawal agar bantuan MP-ASI benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wihaji usai kegiatan Konsolidasi Program Bangga Kencana di Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Aula PMI Kalbar, Sabtu (7/3/2026).
Selain menyalurkan bantuan, Wihaji juga menekankan pentingnya kesiapan para petugas di lapangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kelembagaan BKKBN yang kini telah bertransformasi dari badan menjadi kementerian. Menurutnya, perubahan tersebut harus diikuti dengan perubahan pola pikir dan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Orang Indonesia cenderung mencontoh. Karena itu saya meminta para kader TPK yang mayoritas berasal dari ibu-ibu PKK, kader Posyandu, dan kader KB untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat,” tambahnya.
Menghadapi tantangan geografis Kalimantan Barat yang luas serta sejumlah wilayah yang sulit dijangkau, pemerintah juga menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan tetap dapat menjangkau masyarakat.
Wihaji menjelaskan bahwa pendekatan layanan dilakukan dengan mendekatkan titik distribusi kepada masyarakat sehingga mereka tidak perlu menempuh jarak yang terlalu jauh. Selain itu, pemerintah juga merencanakan bantuan kendaraan roda dua guna mendukung mobilitas petugas di wilayah dengan kondisi medan yang cukup berat.
“Titik layanan juga akan ditentukan secara strategis dengan radius maksimal sekitar enam kilometer dari permukiman warga, sehingga akses masyarakat terhadap layanan dapat lebih mudah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang I Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Donata Dirasig Krisantus Kurniawan, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya percepatan penurunan stunting yang dijalankan BKKBN bersama berbagai dinas terkait.
Menurutnya, program tersebut difokuskan pada intervensi langsung kepada kelompok sasaran prioritas, khususnya ibu hamil dan keluarga yang berisiko stunting.
Donata menuturkan bahwa PKK memiliki kekuatan dalam menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedalaman karena jaringan organisasinya tersebar dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dan lingkungan RT/RW.
“Selain itu, kader PKK juga menjadi bagian dari Tim Pendamping Keluarga bersama bidan dan petugas KB. Mereka secara aktif melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk memastikan bantuan maupun edukasi benar-benar sampai kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, berbagai kegiatan intervensi terus dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun, salah satunya melalui penyaluran makanan bergizi kepada keluarga sasaran.
“Kami di tingkat provinsi juga turun langsung mengantarkan makanan bergizi ke rumah-rumah penerima manfaat di wilayah sekitar,” ujarnya.
Meski masih terdapat wilayah dengan akses yang terbatas, PKK terus mengoptimalkan peran kader di tingkat lokal untuk membantu menjangkau masyarakat.
Sebagai contoh, di Kota Pontianak satu Posyandu dapat mengoordinasikan sekitar 80 hingga 103 sasaran. Melalui sinergi yang kuat antara PKK, TPK, dan pemerintah daerah, diharapkan upaya penurunan stunting di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh langsung masyarakat hingga tingkat paling bawah. (rfa/ica) (Adpim Prov Kalbar)