Sekadau - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2027 yang secara resmi dibuka oleh Bupati Sekadau, Aron, S.H., di Aula Kantor Bupati Sekadau, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan tersebut diikuti unsur Forkopimda, perangkat daerah, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama merumuskan arah pembangunan yang lebih inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Musrenbang menjadi forum penting untuk menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi agar berjalan efektif, terarah, serta tepat sasaran.
“Musrenbang merupakan mekanisme perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam perundang-undangan, mulai dari tingkat desa hingga nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai usulan yang dibahas dalam forum ini mencakup sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kita ingin program yang dirumuskan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata,” tegas Krisantus.
Wagub juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan usulan pembangunan secara optimal agar dapat disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Menurutnya, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk memperlakukan seluruh daerah secara adil dalam proses pembangunan.
“Kami berharap seluruh usulan prioritas daerah dapat disampaikan dengan baik agar bisa diakomodasi dan diselaraskan,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Sekadau, Aron, S.H., menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terarah, terutama di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
“Kondisi APBD yang terdampak efisiensi menjadi tantangan, sehingga kita perlu benar-benar memfokuskan pada program prioritas,” jelasnya.
Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dapat menyuarakan kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen kepada pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kalbar atas dukungan pembangunan infrastruktur, khususnya pada ruas jalan Sekadau–Nanga Mahap.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemprov Kalbar dalam pembangunan jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ucapnya.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan lahir perencanaan pembangunan yang lebih terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mempercepat pembangunan di Kalimantan Barat. (Adpim Prov Kalbar)