Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya arah pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2027.
Arahan tersebut disampaikan saat Musrenbang yang digelar di Aula Pendopo Bupati Kayong Utara, Jumat (10/4/2026). Gubernur menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh berhenti pada dokumen semata, melainkan harus diwujudkan melalui program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi capaian indikator makro Kayong Utara yang menunjukkan tren positif. Meski demikian, ia mengingatkan agar peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetap menjadi perhatian utama.
“Peningkatan kualitas SDM harus terus didorong agar IPM semakin baik dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga memaparkan capaian ekonomi Kalimantan Barat tahun 2025 sebagai dasar perencanaan ke depan, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen, angka kemiskinan 6,16 persen, IPM 72,09, serta tingkat pengangguran terbuka 4,82 persen.
Menurutnya, RKPD tahun 2027 menjadi tahap awal pelaksanaan RPJPD 2025–2045, sekaligus momentum penting dalam menghadapi tantangan global yang dinamis.
Dengan mengusung tema “Memperkuat Fondasi Transformasi Kalimantan Barat melalui Peningkatan Daya Saing yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pemerintah menargetkan pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan.
Gubernur turut menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, termasuk percepatan penyelesaian ruas jalan Teluk Batang–Sukadana serta rencana penganggaran jalur Perawas pada tahun 2027 guna mendukung konektivitas antarwilayah.
Ia juga menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan ekonomi melalui sektor unggulan, pembangunan infrastruktur dasar, serta reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Di sisi lain, Gubernur mengingatkan adanya penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam dua tahun terakhir, sehingga pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
“Fokuskan anggaran pada kebutuhan yang benar-benar penting bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyampaikan bahwa kehadiran Pemerintah Provinsi Kalbar menjadi motivasi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, RKPD 2027 mengacu pada visi “Kayong Utara Milik Bersama” dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan.
Meski pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 5,89 persen, tantangan masih dihadapi, terutama terkait kemantapan jalan yang baru sekitar 50 persen dan tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat.
Saat ini, struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer sebesar 95 persen, sementara PAD baru sekitar 5 persen. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk meningkatkan PAD guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Musrenbang ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menyusun arah pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan bagi Kabupaten Kayong Utara. (Adpim Prov Kalbar)