Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam merumuskan kebijakan publik. Salah satunya melalui Workshop Penyusunan Policy Brief Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., di Balai Petitih Kantor Gubernur, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar ini menjadi langkah strategis dalam mendorong lahirnya kebijakan berbasis data, analisis, dan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa paradigma kinerja ASN kini tidak lagi berfokus pada serapan anggaran, melainkan pada efektivitas kebijakan yang dihasilkan.
“Kinerja ASN saat ini diukur dari sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat secara komprehensif,” ujarnya.
Ia menilai, pejabat administrator memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan memenuhi prinsip kualitas, akuntabilitas, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, penyusunan policy brief menjadi instrumen penting untuk mendorong ASN berpikir strategis, tidak sekadar menjalankan rutinitas, tetapi mampu menghadirkan rekomendasi kebijakan yang inovatif, ringkas, dan tepat sasaran.
“Kebijakan harus disusun secara sistematis, berbasis data, dan tetap berada dalam koridor regulasi guna mendorong kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan kesiapan Kalbar menjadi tuan rumah Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan kompetensi kepemimpinan strategis di lingkungan pemerintahan.
Ia turut mengapresiasi dukungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dalam pengembangan kapasitas ASN di Kalbar, sekaligus berharap seluruh persiapan teknis pasca akreditasi dapat segera dituntaskan.
Sementara itu, Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI, Tri Widodo Wahyu Utomo, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Menurutnya, kemajuan daerah sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dihasilkan serta sinergi antara perumus dan analis kebijakan.
“Kebijakan bukan sekadar rutinitas, melainkan strategi yang harus dirancang secara matang agar berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Workshop ini diikuti oleh 44 peserta dari berbagai jenjang analis kebijakan, yang ditantang untuk menghasilkan policy brief berkualitas dan implementatif.
Dengan dukungan pimpinan daerah, diharapkan peran analis kebijakan di Kalbar semakin kuat dan mampu mendorong lahirnya kebijakan publik yang efektif, inovatif, serta berdampak langsung bagi masyarakat. (rfa/ica) (Adpim Prov Kalbar)