Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. H. Harisson, M.Kes., secara resmi membuka Rapat Kerja Komisariat Wilayah V APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2026 yang digelar di Hotel Novotel Pontianak, Sabtu (23/5/2026).
Kegiatan yang mempertemukan seluruh pemerintah kota se-Kalimantan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antardaerah, bertukar pengalaman, serta merumuskan langkah bersama dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya terkait penguatan fiskal daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., unsur Forkopimda Kalbar, Direktur Eksekutif APEKSI, Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua Komisariat Wilayah V APEKSI sekaligus Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, para wali kota se-Kalimantan, serta para narasumber dan delegasi peserta.
Dalam sambutannya, Sekda Kalbar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pontianak yang menjadi tuan rumah pelaksanaan forum regional tersebut. Ia berharap kehadiran seluruh peserta dapat memperkuat kerja sama lintas daerah di Kalimantan.
“Selamat datang di Kota Pontianak, semoga forum ini membawa manfaat dan semakin mempererat kolaborasi antardaerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dalam pengelolaan fiskal daerah. Tema yang diangkat, yakni “Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh”, dinilai sangat relevan dengan kondisi saat ini.
Menurutnya, ketahanan fiskal merupakan fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah. Semakin kuat kapasitas fiskal, maka pelayanan publik dan pembangunan akan semakin optimal dan berkelanjutan.
Harisson juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat saat ini tercatat cukup tinggi dibandingkan provinsi lain di Kalimantan, yakni mencapai 6,14 persen pada tahun 2026. Namun, ia menekankan bahwa pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian.
Ia menilai perlu adanya pemerataan manfaat ekonomi agar masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam turut merasakan dampak positif secara lebih adil.
Selain itu, Kalbar menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 7,9 persen pada tahun 2029 sebagai bagian dari kontribusi terhadap target nasional sebesar 8 persen. Untuk itu, dukungan pemerintah pusat dan penguatan investasi daerah menjadi hal yang penting.
Di sisi lain, ia juga menyoroti peran sektor konsumsi rumah tangga, pertanian, dan perikanan yang dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Pemerintah, katanya, perlu memberi perhatian lebih kepada petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
“Komoditas seperti sawit memang kuat, tetapi sektor pangan dan perikanan juga harus terus diperkuat agar kesejahteraan masyarakat meningkat,” jelasnya.
Sekda Kalbar juga mengapresiasi keberhasilan Kota Pontianak dalam menjaga stabilitas inflasi daerah yang tetap terkendali, sebagai bukti efektivitas koordinasi pemerintah daerah.
.jpeg)
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu terus berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah agar anggaran lebih tepat sasaran dan fokus pada pembangunan serta pelayanan publik.
“Belanja daerah harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Menurutnya, forum APEKSI menjadi ruang penting bagi pemerintah kota untuk saling bertukar gagasan, pengalaman, serta mencari solusi atas berbagai tantangan fiskal daerah.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa APEKSI berperan penting sebagai wadah kolaborasi antar kota dalam memperkuat kapasitas fiskal dan pembangunan daerah di Kalimantan.
.jpeg)
Ia juga berharap keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan secara keseluruhan, serta menjadi penggerak pembangunan kawasan di masa mendatang. (Adpim Prov Kalbar)