Pemerintah Kota Pontianak menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog Versi 6 bagi pengguna anggaran, pejabat pengadaan, dan bendahara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus menyatukan persepsi agar proses pengadaan berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan bahwa penerapan e-Purchasing merupakan bagian dari transformasi digital yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“e-Purchasing tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pembayaran,” ujarnya usai membuka bimtek di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, melalui sistem digital tersebut, perangkat daerah dapat mengakses beragam produk dan jasa dari penyedia secara real-time. Hal ini memudahkan perbandingan harga dan kualitas secara lebih efektif serta mendorong terciptanya pasar yang kompetitif dan inovatif.
Ia menambahkan, implementasi e-Purchasing menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Dengan sistem ini, potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diminimalisir, sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Bahasan juga menjelaskan bahwa e-Katalog Versi 6 merupakan pengembangan terbaru dari sistem katalog elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama PT Telekomunikasi Indonesia, dengan dasar regulasi Peraturan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024.
Ia berharap, melalui bimtek ini para peserta mampu memahami seluruh tahapan pengadaan melalui e-Katalog Versi 6, mulai dari persiapan hingga proses pembayaran, sekaligus mendorong percepatan realisasi pengadaan pada Tahun Anggaran 2026.
Bahasan turut mengingatkan pentingnya partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman saat kembali ke perangkat daerah.
“Manfaatkan forum ini untuk berdiskusi dan menyampaikan kendala, sehingga ada kesamaan persepsi dalam pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan bimtek harus dilaksanakan secara transparan dan memberikan manfaat nyata, mengingat penggunaan anggaran yang diawasi secara ketat.
“Bimtek ini harus benar-benar meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pengadaan,” pungkasnya. (Prokopim)