Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kalimantan Barat menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial. Momentum ini dimanfaatkan sebagai refleksi sekaligus penegasan arah kebijakan pendidikan di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.
Dengan mengusung prinsip pemerataan dan inklusivitas, Pemerintah Provinsi Kalbar menegaskan komitmen bahwa akses pendidikan harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Gubernur Ria Norsan menekankan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Ia menilai kualitas sumber daya manusia menjadi penentu masa depan Kalbar, sehingga kebijakan pendidikan harus dirancang secara terukur dan berkelanjutan.
“Tidak boleh ada anak Kalbar yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan,” tegasnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis yang mulai dijalankan secara simultan. Salah satunya adalah Program Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP) yang diluncurkan sejak awal masa kepemimpinan, dengan total anggaran mencapai sekitar Rp210 miliar.
Program ini telah menjangkau ratusan ribu pelajar SMA/SMK/SLB, baik negeri maupun swasta, di seluruh Kalimantan Barat. Kebijakan membuka akses bantuan ke sekolah swasta menjadi langkah signifikan dalam menciptakan keadilan pendidikan.
Dampaknya mulai terasa di berbagai daerah. Di wilayah perkotaan hingga pelosok dan perbatasan, bantuan pendidikan mampu menahan laju putus sekolah sekaligus menjaga keberlanjutan pendidikan bagi keluarga prasejahtera.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pendidikan juga terus didorong. Pemerintah Provinsi Kalbar telah meresmikan sejumlah sekolah baru, termasuk di wilayah terpencil, guna menjawab kendala akses geografis yang selama ini menjadi hambatan utama.
Program rehabilitasi dan revitalisasi sekolah pun berjalan paralel, menyasar puluhan sekolah dengan kondisi yang membutuhkan perbaikan hingga pembangunan ulang.
Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menegaskan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan, termasuk di wilayah pesisir dan daerah terpencil. Ia juga menyoroti penguatan pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
“Kita ingin lulusan SMK benar-benar siap kerja, dengan keterampilan yang relevan dan didukung fasilitas yang memadai,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada jalur pendidikan formal, Pemprov Kalbar juga menghadirkan inovasi melalui program Sekolah Rakyat. Program ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, dengan konsep pendidikan gratis berbasis asrama.
Di sisi lain, Sekolah Unggul Garuda diproyeksikan menjadi pusat pembinaan talenta unggul dengan standar tinggi, guna mencetak generasi berdaya saing.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar mengalami peningkatan, mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, termasuk di sektor pendidikan.
Memasuki tahun 2026, pemerintah menargetkan perluasan penerima bantuan pendidikan, penguatan vokasi berbasis industri, serta penurunan angka putus sekolah.
Selain itu, optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pengembangan program Internet Rakyat menjadi bagian penting dalam memperluas akses pembelajaran, termasuk bagi masyarakat usia produktif.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kalbar tidak hanya berfokus pada usia sekolah, tetapi juga mendorong konsep pembelajaran sepanjang hayat.
Meski masih dalam tahap awal, arah kebijakan pendidikan di era Norsan–Krisantus mulai terlihat jelas. Dari beasiswa, pembangunan sekolah, hingga inovasi berbasis inklusivitas dan digitalisasi, semuanya mengarah pada satu tujuan: membuka akses seluas-luasnya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Hardiknas 2026 pun menjadi simbol bahwa pendidikan di Kalimantan Barat sedang bergerak menuju sistem yang lebih merata, adaptif, dan berorientasi masa depan. (Adpim Prov Kalbar)