Pemkab Kayong Utara Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah Lewat Penguatan Peran Bendahara

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para bendahara di lingkungan pemerintahan.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Erwin Sudrajat saat membuka kegiatan Capacity Building Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2026 bertema “Optimalisasi Peran Bendahara dalam Penguatan Ekosistem Transaksi Digital Pemerintah Daerah” di Aula Bank Kalbar Sukadana, Rabu (13/5/2026).

Dalam sambutannya, Sekda menilai bendahara memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan daerah.

“Bendahara merupakan ujung tombak dalam transformasi digital pemerintah daerah. Keberhasilan digitalisasi keuangan sangat dipengaruhi kompetensi, integritas, serta kemampuan adaptasi bendahara terhadap perkembangan teknologi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah kini menjadi kebutuhan penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

“Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah saat ini bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam menjawab perkembangan teknologi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern,” tegas Erwin.

Menurutnya, implementasi ETPD menjadi langkah strategis dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih aman, efisien, dan mampu menekan potensi kebocoran baik pada sektor pendapatan maupun belanja daerah.

“Melalui ETPD, kita ingin menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih modern dan aman, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran dalam pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah,” katanya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus mendorong percepatan digitalisasi transaksi pada sektor pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi, hingga sistem pembayaran belanja daerah.

Pemanfaatan berbagai instrumen digital seperti Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), dan optimalisasi QRIS dinilai menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola keuangan yang efektif dan bersih.

“Tantangan kita ke depan bukan lagi mampu atau tidak mampu menggunakan teknologi, melainkan seberapa cepat kita dapat beradaptasi. Teknologi digital harus menjadi alat bantu untuk mempermudah penatausahaan keuangan serta meminimalkan risiko administrasi dan hukum,” jelasnya.

Sekda juga mengapresiasi dukungan Bank Kalbar dan Bank Indonesia yang selama ini terus bersinergi mendukung pengembangan infrastruktur dan ekosistem digital di Kabupaten Kayong Utara.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Bank Kalbar dan Bank Indonesia yang terus mendukung pembangunan ekosistem digital di daerah. Sinergi ini penting agar Kayong Utara mampu bersaing dan tidak tertinggal dalam capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (Prokopim Setda KKU) 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak