Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan pentingnya penyediaan data yang akurat dan berkualitas dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Data yang dihasilkan dari sensus tersebut akan menjadi landasan utama dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di daerah.
Komitmen tersebut ditandai dengan Pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 yang digelar BPS Provinsi Kalimantan Barat di halaman Kantor BPS Kalbar, Senin (15/6/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., mengatakan bahwa hasil sensus yang berkualitas sangat dibutuhkan pemerintah daerah sebagai dasar dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah kabupaten dan kota sangat berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 memiliki kualitas data yang terjamin, sehingga dapat menjadi acuan yang valid dalam pengambilan kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Menurut Harisson, data BPS selama ini telah menjadi referensi utama dalam berbagai perencanaan pembangunan, termasuk pengembangan UMKM dan sektor usaha lainnya. Oleh karena itu, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah.
Ia juga menegaskan bahwa kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 memerlukan dukungan seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Pemerintah, kata dia, akan terus mendorong sosialisasi agar masyarakat dapat menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya.
“Semakin akurat data yang diberikan masyarakat, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, S.Si., M.P., menyebut keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 ditentukan oleh cakupan pendataan yang lengkap serta kualitas data yang dihasilkan.
Ia mengajak seluruh petugas untuk bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas demi menghasilkan data yang valid dan bermanfaat bagi pembangunan.
“Jika ingin melihat kemajuan ekonomi Kalbar dan seluruh kabupaten/kota di dalamnya, maka kita harus memastikan data yang dikumpulkan benar-benar sesuai kondisi lapangan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muh Saichudin, menjelaskan bahwa proses penjaminan kualitas dilakukan secara berlapis. Petugas Pendataan Lapangan (PPL) akan diawasi oleh Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), sementara pegawai BPS turut melakukan pengawasan langsung di lapangan.
Menurutnya, sekitar 75 persen pegawai BPS Kalbar diterjunkan untuk mengawal pelaksanaan sensus sejak tahap awal hingga Agustus 2026 guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan.
Untuk menjangkau wilayah perbatasan dan daerah terpencil, BPS juga telah menyiapkan sistem pendataan berbasis aplikasi yang dapat digunakan secara luring (offline). Data yang terkumpul nantinya akan dikirim ke server setelah perangkat terhubung dengan jaringan internet.
Saichudin turut mengapresiasi dukungan pemerintah daerah hingga tingkat desa yang dinilai berperan penting dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Barat.
“Kolaborasi seluruh pihak menjadi modal utama agar sensus ini berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan ekonomi Kalbar,” pungkasnya. (wnd/irm) (Adpim Prov Kalbar)