Pemerintah Kota Pontianak menyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPS di Kantor Wilayah BPS Kalbar, Senin (15/6/2026).
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, menegaskan bahwa hasil sensus akan menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Menurutnya, data yang diperoleh melalui Sensus Ekonomi dapat membantu pemerintah memetakan potensi daerah sekaligus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih akurat.
“Melalui data hasil sensus, pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, termasuk dalam pengembangan sektor ekonomi,” ujarnya.
Sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, Pontianak memerlukan data ekonomi yang valid untuk mendukung berbagai program, mulai dari penguatan UMKM, pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam pelaksanaan SE 2026, sebanyak 428 petugas akan diterjunkan di Kota Pontianak. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 4.701 petugas yang akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Vivi juga mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan menerima petugas sensus dengan baik.
“Keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menekankan pentingnya menjaga kualitas data yang dikumpulkan. Menurutnya, kebijakan pembangunan yang baik hanya dapat lahir dari data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan agar seluruh petugas sensus menjalankan tugas secara profesional demi menghasilkan data yang berkualitas.
“Data yang benar akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Karena itu, mutu data Sensus Ekonomi 2026 harus benar-benar dijaga,” tegasnya.
Harisson menambahkan, hasil sensus nantinya akan menjadi referensi penting bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam merumuskan berbagai program pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus mendukung pelaksanaan sensus melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memberikan data secara jujur, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya.
Deputi Statistik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Eddy Mahmud, turut menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, keberhasilan sensus ditentukan oleh dua faktor utama, yakni cakupan pendataan yang luas dan kualitas data yang dihasilkan.
Ia mengajak seluruh jajaran petugas sensus untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas demi menghasilkan data ekonomi yang akurat.
Mulai 15 Juni 2026, petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah maupun ke lokasi usaha guna memastikan seluruh aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat tercatat secara menyeluruh.
“Petugas lapangan merupakan ujung tombak keberhasilan sensus. Mari bersama-sama menghasilkan data yang berkualitas, jujur, dan sesuai kondisi di lapangan,” pungkasnya. (Kominfo)