Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat berbagai langkah penanganan banjir dan genangan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah, khususnya saat hujan berintensitas tinggi bertepatan dengan pasang air sungai atau rob. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengerukan saluran air dan parit menggunakan alat berat, termasuk ekskavator amfibi, guna meningkatkan kapasitas drainase.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan bahwa kondisi geografis Kota Pontianak yang relatif datar menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan air lebih lambat surut ketika terjadi hujan deras dalam waktu lama.
“Topografi Kota Pontianak yang datar membuat aliran air tidak bisa mengalir dengan cepat. Kemarin hujan berlangsung lebih dari tiga jam dengan curah hujan yang cukup tinggi berdasarkan data BMKG,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Selain faktor curah hujan, pasang rob juga turut memperparah kondisi genangan di sejumlah kawasan. Menurut Edi, hingga 19 Juni tinggi pasang air diperkirakan mencapai sekitar dua meter dengan puncak pasang terjadi pada malam hari.
“Ketika hujan deras bersamaan dengan pasang rob, kawasan yang berada di dataran rendah lebih rentan mengalami genangan,” katanya.
Untuk mengurangi dampak banjir, Pemkot Pontianak terus melakukan normalisasi saluran melalui pengerukan sedimentasi, penurapan, serta pembenahan parit dan drainase utama agar aliran air menuju sungai menjadi lebih lancar.
“Fungsi saluran air harus terus ditingkatkan. Karena itu pengerukan dan penataan parit besar maupun kecil terus kami lakukan,” jelasnya.
Selain normalisasi drainase, Pemkot juga memperkuat sistem pompanisasi dengan menyiapkan dua unit pompa yang akan difungsikan di titik-titik rawan genangan. Langkah lain yang disiapkan adalah penggantian sejumlah jembatan yang dinilai menghambat aliran air menuju Sungai Kapuas.
Edi mencontohkan kawasan Parit Tokaya yang memiliki daerah tangkapan air cukup luas sehingga membutuhkan konektivitas saluran yang lebih baik agar debit air dapat mengalir secara optimal.
“Kami akan membenahi beberapa jembatan yang menjadi hambatan aliran air. Di kawasan Parit Tokaya misalnya, saluran-saluran air perlu dikoneksikan agar pembuangan air lebih efektif,” paparnya.
Ia menambahkan, Pemkot Pontianak telah memiliki master plan penanganan banjir yang menjadi acuan dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Pelaksanaannya juga dilakukan melalui koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Menurutnya, persoalan banjir di Pontianak tidak dapat diselesaikan secara parsial karena berkaitan dengan sistem tata air yang melintasi berbagai wilayah dan kewenangan.
“Penanganan banjir membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Karena itu koordinasi terus kami lakukan agar program yang dijalankan dapat berjalan optimal,” pungkasnya. (Prokopim)