Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan program kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., saat membuka Seminar Sinergitas dan Kerja Sama dalam Rangka Usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi LKS wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di BPSDM Provinsi Kalbar, Rabu (3/6/2026).
Dalam arahannya, Harisson menegaskan bahwa berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat tidak dapat ditangani pemerintah sendiri. Dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Pemerintah memiliki banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tentu ada keterbatasan. Karena itu, sinergi dengan dunia usaha dan lembaga sosial menjadi sangat penting agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujarnya.
Menurut Harisson, LKS selama ini memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah karena berinteraksi langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial, pendampingan, maupun bantuan kemanusiaan.
“Lembaga kesejahteraan sosial hadir di garis depan dan sangat membantu pemerintah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus,” katanya.
Ia menilai program-program yang dijalankan LKS perlu terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah serta dukungan CSR perusahaan agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih luas.
“Kita ingin setiap program yang dijalankan lembaga sosial dapat dipetakan bersama sehingga pemerintah maupun perusahaan dapat memberikan dukungan sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Harisson juga menegaskan bahwa Pemprov Kalbar akan terus membuka ruang koordinasi dan komunikasi dengan berbagai lembaga sosial agar kebutuhan serta usulan program dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara optimal.
Selain itu, ia memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang selama ini turut berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“CSR bukan hanya kewajiban perusahaan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kehadiran perusahaan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Harisson mengingatkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Kalimantan Barat menunjukkan tren menurun, masih banyak persoalan sosial yang memerlukan perhatian dan kerja sama berbagai pihak.
Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, korban bencana, anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, serta masyarakat rentan lainnya masih membutuhkan dukungan dan pendampingan berkelanjutan.
Menutup sambutannya, Sekda Kalbar menyampaikan penghargaan kepada seluruh pengurus dan relawan LKS yang selama ini aktif membantu masyarakat.
“Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat semakin diperkuat sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Kalbar yang juga Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., Direktur Pemasaran Bank Kalbar, serta para pengurus LKS dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. (Adpim Prov Kalbar)