Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat kolaborasi guna menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini dilakukan seiring capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kayong Utara yang telah mencapai 99,69 persen, sehingga akses layanan kesehatan masyarakat semakin luas dan terjamin.
Komitmen tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta untuk UHC Berkualitas yang dihadiri Bupati Kayong Utara Romi Wijaya, Sekretaris Daerah Erwin Sudrajat, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Evi Retno Nurlianti di Ruang Rapat Bupati Kayong Utara, Sukadana, Rabu (3/6/2026).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Evi Retno Nurlianti, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam memperluas cakupan kepesertaan JKN. Ia mengungkapkan, hingga saat ini jumlah peserta JKN di Kayong Utara mencapai 127.644 jiwa dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 88,61 persen.
“Capaian UHC Kabupaten Kayong Utara sudah mencapai 99,69 persen. Ini menunjukkan tingginya akses masyarakat terhadap perlindungan kesehatan melalui Program JKN. Ke depan, tantangannya adalah menjaga tingkat keaktifan peserta agar manfaat perlindungan kesehatan dapat terus dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Evi, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi yang terjalin baik antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh jaminan kesehatan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Ia menilai proses rekonsiliasi dan pemutakhiran data kepesertaan yang selama ini dilakukan sudah berjalan cukup baik. Namun, diperlukan terobosan dan kolaborasi yang lebih luas untuk mendukung keberlangsungan program JKN sekaligus mengurangi beban pembiayaan daerah.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita terus membangun dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Jika ada skema pembiayaan yang dapat dibantu oleh lembaga atau yayasan, tentu hal itu bisa membantu meringankan beban pemerintah daerah tanpa mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan,” kata Romi.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama di tengah tantangan kondisi fiskal yang dinamis.
“Sinergi harus terus diperkuat agar perlindungan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan optimal. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin capaian yang sudah diraih dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” pungkasnya. (Prokopim Setda KKU)