Pemerintah Kota Pontianak terus mengakselerasi program percepatan akses keuangan daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai upaya memperluas layanan keuangan formal, mendorong pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan bahwa capaian program akses keuangan daerah di Kota Pontianak menunjukkan hasil yang positif. Pada pelaksanaan program kerja tahun 2025, TPAKD Kota Pontianak berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 145,74 persen.
“Capaian ini bahkan berada di atas rata-rata TPAKD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang berada pada angka 135,78 persen,” ujarnya dalam Rapat Pleno TPAKD se-Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (18/6/2026).
Edi menjelaskan, TPAKD berperan sebagai wadah koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial.
Sejumlah program prioritas dalam penguatan akses keuangan di antaranya pemberdayaan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro, digitalisasi UMKM melalui QRIS, perluasan titik layanan keuangan, program satu rekening satu pelajar, literasi keuangan, serta penguatan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Ini menjadi fokus kita bersama agar target program dapat tercapai secara optimal,” katanya.
Meski demikian, Edi mengakui masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan program tahun 2026, salah satunya terkait Universal Health Coverage (UHC). Ia menyebutkan bahwa pada 2025 Kota Pontianak telah mencapai status UHC prioritas di bidang kesehatan, namun adanya penyesuaian dana transfer daerah berdampak pada upaya pemenuhan target secara menyeluruh.
“Tahun 2025 kita sudah UHC prioritas, tetapi karena ada pengurangan dana transfer daerah, sempat menjadi kendala. Akan kita upayakan penambahan melalui perubahan anggaran,” jelasnya.
Selain sektor kesehatan, Pemkot Pontianak juga berkomitmen memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, tidak hanya bagi pekerja formal, tetapi juga bagi kader posyandu serta kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan.
Edi berharap seluruh perangkat daerah bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan capaian program. Menurutnya, keberhasilan kabupaten/kota akan turut berkontribusi terhadap capaian Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan.
“Dukungan dari pemerintah provinsi juga sangat dibutuhkan, terutama dalam kegiatan yang dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, percepatan akses keuangan tidak hanya berorientasi pada capaian angka program, tetapi juga pada kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan yang aman, resmi, dan sesuai kebutuhan.
“Harapannya, akses keuangan ini benar-benar mampu mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Prokopim)