Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang tengah dihadapi Pemerintah Kota Pontianak kepada Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Isu yang disoroti meliputi keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN), menurunnya sejumlah sumber pendapatan asli daerah (PAD), hingga perlunya penyesuaian regulasi kepegawaian guna mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Hal itu disampaikan Edi saat menghadiri kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat yang berlangsung di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (24/6/2026).
Menurut Edi, dengan jumlah penduduk Kota Pontianak yang mencapai 693.440 jiwa per Juli 2026, saat ini hanya terdapat sekitar 5.600 ASN yang bertugas melayani masyarakat. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 0,79 persen dari total penduduk dan dinilai masih belum ideal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
“Kami masih menghadapi kekurangan ASN meskipun sebagian kebutuhan telah dipenuhi melalui skema PPPK. Di sisi lain, tuntutan pelayanan masyarakat terus meningkat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut semakin menantang seiring adanya sejumlah kebijakan yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Beberapa sumber PAD mengalami penyesuaian, sementara pemerintah daerah tetap dituntut meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Edi mencontohkan perubahan tarif pajak parkir serta penghapusan pajak rumah kos sebagai objek pajak daerah yang berdampak pada pendapatan daerah. Selain itu, ia juga menilai sejumlah aturan kepegawaian masih perlu disempurnakan, khususnya terkait mutasi, promosi, dan penataan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami berharap berbagai aspirasi daerah ini dapat menjadi perhatian dan diperjuangkan di tingkat pusat, terutama terkait kebutuhan ASN dan penguatan kapasitas pemerintah daerah,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa ASN merupakan elemen penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, kualitas birokrasi menjadi faktor utama dalam mewujudkan visi dan program pembangunan yang telah dirancang kepala daerah.
“Visi pembangunan yang baik harus didukung birokrasi yang mampu menerjemahkan dan menjalankannya secara efektif. Tanpa itu, target pembangunan akan sulit dicapai,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Komisi II DPR RI terus mendorong peningkatan kualitas ASN, termasuk melalui penguatan lembaga pendidikan kader pemerintahan seperti IPDN.
“Peningkatan kualitas birokrasi harus dimulai dari pendidikan, pelatihan, hingga pembinaan karier yang berkelanjutan agar pelayanan publik semakin profesional dan berkualitas,” tegasnya.
Kegiatan PKM IPDN Kalimantan Barat tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari pelajar SMA dan Praja IPDN. Selain membahas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, forum ini juga menjadi wadah diskusi mengenai tantangan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.
Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat, Maris Gunawan Rukmana, mengatakan kegiatan ini bertujuan membangun kapasitas serta karakter generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.
“Tantangan pemerintahan yang semakin kompleks membutuhkan SDM yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, memiliki jiwa pengabdian, dan wawasan kebangsaan yang kuat,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat untuk menyiapkan generasi unggul yang mampu mendukung pembangunan daerah dan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat kepemimpinan, pengabdian, dan kepedulian terhadap bangsa sejak dini,” pungkasnya. (Kominfo/Prokopim)