Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi meluncurkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Peluncuran forum tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7/2026), dengan dihadiri para direksi perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat.
Peluncuran Forum TSBLP/CSR ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., disaksikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa TSBLP/CSR menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat sinergi pemerintah dan sektor swasta di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
"Kami ingin program CSR benar-benar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Ria Norsan.
Gubernur memaparkan sejumlah indikator pembangunan Kalimantan Barat yang menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,39 persen pada 2025 menjadi 6,14 persen pada 2026. Tingkat kemantapan jalan provinsi kini mencapai 65,06 persen, layanan air minum telah menjangkau 84,30 persen masyarakat, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 6,16 persen.
Meski demikian, ia mengakui kemampuan fiskal daerah masih memerlukan dukungan berbagai pihak. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menyusun daftar program prioritas TSBLP Tahun Anggaran 2027 berdasarkan usulan perangkat daerah yang mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perkebunan, pertambangan, pemerintahan desa, hingga pemberdayaan masyarakat.
Ria Norsan menekankan agar pelaksanaan CSR tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial, tetapi diarahkan pada pembangunan yang berdampak nyata, seperti pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, fasilitas umum, layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kapasitas pemerintahan desa.
Selain itu, Gubernur juga mengajak perusahaan berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dengan mendorong para karyawan menggunakan layanan Bank Kalbar sebagai bentuk dukungan terhadap bank pembangunan daerah.
Ia turut mengapresiasi perusahaan-perusahaan di Kabupaten Ketapang yang telah mendukung program pendidikan jarak jauh bagi para pekerja sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus mendorong perusahaan lain untuk menerapkan langkah serupa.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap administrasi daerah, termasuk penggunaan kendaraan berpelat Kalimantan Barat dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa pelaksanaan TSBLP harus berpijak pada semangat Pancasila dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, perusahaan tidak hanya berkewajiban memperoleh keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Ia menyoroti masih adanya kawasan yang memerlukan perhatian lebih di sekitar area perusahaan dan meminta dunia usaha meningkatkan kepedulian melalui program CSR yang tepat sasaran. Pemerintah, lanjutnya, akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang belum menunjukkan komitmen optimal dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Krisantus juga mengajak dunia usaha mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat UMKM, memperluas investasi yang berpihak kepada masyarakat lokal, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menginisiasi sinkronisasi program TSBLP/CSR dengan agenda pembangunan daerah.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha merupakan faktor penting untuk memperluas cakupan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui APBD.
Ia berharap setiap perusahaan dapat menyusun program CSR yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah sehingga kontribusi yang diberikan lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Peluncuran Forum TSBLP/CSR ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat kemitraan dengan pemerintah kabupaten/kota serta dunia usaha guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Bidang Perencanaan Tim Fasilitasi TSBLP, jajaran kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Utama PT Bank Kalbar, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, pimpinan perusahaan, serta para mitra kerja terkait. (Adpim Prov Kalbar)