Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H., menghadiri Forum Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP)/Corporate Social Responsibility (CSR) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memperkuat sinergi pembangunan bersama dunia usaha. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Barat tersebut berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Forum dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, serta perwakilan puluhan perusahaan dari sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menegaskan bahwa pelaksanaan TSBLP/CSR harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah, bukan sekadar bentuk kepedulian sosial atau pemenuhan kewajiban perusahaan.
Ia menekankan pentingnya menyelaraskan program CSR dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar setiap kontribusi perusahaan memiliki dampak yang terukur dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga berharap forum tersebut menjadi momentum mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan Kalimantan Barat yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Pada kesempatan itu, ia turut memaparkan berbagai capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2025 sebagai dasar penguatan kemitraan melalui program TSBLP/CSR.
Sementara itu, Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Linda Purnama, M.Si., menjelaskan bahwa Forum TSBLP/CSR Tahun 2026 merupakan forum perdana yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah.
Ia menyebut forum tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilaksanakan pada 1 Juli 2026 di Pontianak dan diikuti 52 perusahaan secara luring maupun daring. Dari pertemuan tersebut, telah lahir 23 komitmen awal perusahaan untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan di Kalimantan Barat.
Kegiatan diakhiri dengan pembacaan komitmen perusahaan, penandatanganan kesepakatan, serta penyerahan dokumen komitmen kepada Gubernur Kalimantan Barat sebagai simbol dukungan dunia usaha terhadap percepatan pembangunan daerah.
Partisipasi Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam forum ini menjadi bukti komitmen untuk terus membangun kemitraan yang kuat dengan sektor swasta demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Ketapang.
Jika diinginkan, saya juga bisa �membuat versi yang lebih bergaya berita media online dengan lead yang lebih kuat dan lebih singkat. (Prokopim Ketapang)