Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).
Rapat strategis tersebut dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, para bupati dan wali kota se-Kalbar, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, perwakilan badan usaha, PT Pertamina Patra Niaga, Perum Bulog, Badan Gizi Nasional, serta berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan mengapresiasi kondisi inflasi Kalimantan Barat yang masih terkendali dengan capaian year-on-year sebesar 2,24 persen. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah menghadapi berbagai potensi risiko pada semester kedua tahun 2026.
"Inflasi kita masih berada dalam rentang target nasional, namun kita harus tetap waspada. Pengendalian inflasi harus dilakukan secara antisipatif agar masyarakat tetap memperoleh pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau," ujar Ria Norsan.
Ia menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi memastikan ketersediaan bahan pangan, stabilitas harga, serta kelancaran distribusi kebutuhan pokok di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik inflasi yang berbeda sehingga diperlukan strategi penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Berdasarkan data, Kabupaten Sintang mencatat inflasi tertinggi di Kalbar sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen.
Gubernur juga meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus mengoptimalkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Selain itu, ia mengingatkan sejumlah faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga, seperti gangguan distribusi akibat cuaca, kendala logistik, fluktuasi harga komoditas pangan, hingga perubahan pasokan BBM dan gas.
"Kita jangan menunggu harga melonjak baru bertindak. Antisipasi harus dilakukan sejak dini. Sedia payung sebelum hujan," tegasnya.
Ria Norsan juga meminta Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, serta seluruh pihak terkait terus memperkuat sinergi guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas strategis, khususnya beras, cabai, dan bawang merah.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, memaparkan bahwa sejumlah komoditas masih menjadi penyumbang inflasi secara berulang selama Januari hingga Juni 2026.
Menurutnya, minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali, sedangkan ikan kembung dan ikan baung mengalami inflasi hingga lima kali dalam enam bulan terakhir. Beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi juga masih menjadi komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga.
BPS juga mencatat harga beras di Kota Pontianak mengalami inflasi selama empat bulan berturut-turut. Di sisi lain, margin distribusi sejumlah komoditas masih tergolong tinggi, di antaranya beras sebesar 18,17 persen, bawang putih 47,98 persen, dan daging sapi 21,82 persen.
Menurut Saichudin, intervensi pemerintah daerah untuk menekan biaya distribusi menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Pada kesempatan tersebut, BPS Kalbar juga melaporkan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang telah mencapai 50,26 persen. Sensus tersebut bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan perlindungan sosial. (Adpim Prov Kalbar)