Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah strategis dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penguatan kompetensi ASN dinilai menjadi kunci dalam menghadapi dinamika pemerintahan yang membutuhkan kepemimpinan kuat, kolaborasi lintas sektor, serta tata kelola yang berintegritas.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., saat membuka kegiatan Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Pengembangan Kompetensi ASN dengan tema “Membangun Kepemimpinan dan Pengembangan Kompetensi ASN yang Adaptif, Berintegritas, Kolaboratif, dan Berdampak” di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penyerahan Tali Asih ASN Kalbar Peduli dan dihadiri Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB RI, Aba Subagja, S.Sos., M.AP., M.H., Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Suharti, S.Psi., M.Si., Kepala BPSDM Provinsi Kalbar Windy Prihastari, S.STP., M.Si., para Sekda kabupaten/kota se-Kalbar, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Dalam arahannya, Harisson menegaskan bahwa tantangan birokrasi saat ini tidak hanya terletak pada penyusunan kebijakan, tetapi juga kemampuan aparatur dalam membangun koordinasi yang cepat, efektif, dan mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi antarlembaga harus terus diperkuat agar berbagai program pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.
“Koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi memang mudah disampaikan, tetapi dalam pelaksanaannya masih sering menghadapi kendala. Ini yang harus kita perbaiki bersama agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat dan tepat,” ujarnya.
Harisson menyampaikan bahwa komunikasi langsung melalui diskusi antarpimpinan perangkat daerah dapat mempercepat pengambilan keputusan dibandingkan hanya mengandalkan proses administrasi.
“Sekda, kepala biro, kepala bidang, dan seluruh perangkat daerah harus sering berdiskusi. Banyak persoalan dapat lebih cepat diselesaikan ketika kita duduk bersama mencari solusi,” katanya.
Ia juga mendorong agar budaya kolaborasi terus dibangun melalui berbagai forum koordinasi, sehingga setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan program pembangunan.
Selain aspek kepemimpinan, Harisson mengingatkan pentingnya penerapan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, profesional, serta sesuai aturan. Menurutnya, sektor pengadaan menjadi salah satu bagian penting yang harus mendapat perhatian dalam menjaga integritas pemerintahan.
“Pengadaan barang dan jasa tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Seluruh proses harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel karena menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk aparat pengawasan dan penegak hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, Gubernur Kalimantan Barat juga terus mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga integritas dan tidak melakukan penyimpangan dalam setiap proses pemerintahan.
“Semua harus bekerja sesuai ketentuan. Integritas menjadi hal utama dalam mewujudkan pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” ucapnya.
Harisson berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik dan memanfaatkan berbagai materi yang diberikan sebagai bekal dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Barat.
Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB RI, Aba Subagja, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan kompetensi ASN melalui berbagai inovasi pembelajaran.
Ia menilai pengembangan kompetensi ASN saat ini tidak lagi terbatas pada metode pelatihan konvensional, tetapi dapat dilakukan melalui forum diskusi, pembelajaran digital, dan berbagai pendekatan yang lebih fleksibel.
“Saya melihat Kalbar memiliki komitmen yang kuat dalam membangun SDM aparatur. Pengembangan kompetensi sekarang bisa dilakukan melalui berbagai cara yang lebih adaptif sesuai kebutuhan zaman,” ujarnya.
Aba juga menilai inovasi yang dilakukan BPSDM Provinsi Kalimantan Barat berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan kualitas aparatur.
Menurutnya, rencana pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) di Kalimantan Barat akan semakin memperkuat posisi daerah tersebut sebagai pusat pengembangan kompetensi ASN.
“PKN di Kalbar nantinya tidak hanya bermanfaat bagi ASN daerah, tetapi juga dapat diikuti peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Ini menjadi peluang untuk memperkuat peran BPSDM Kalbar secara nasional,” jelasnya.
Ia menegaskan, pengembangan kompetensi ASN harus diarahkan untuk mendukung manajemen talenta agar birokrasi memiliki pemimpin yang profesional, kompeten, dan mampu menghadapi tantangan pembangunan.
“Pelatihan kepemimpinan bukan hanya untuk memenuhi syarat jabatan, tetapi membentuk kemampuan manajerial ASN agar mampu menjadi penggerak perubahan dalam pemerintahan,” pungkasnya. (wnd/ica)