Beragam persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat menjadi pembahasan dalam kegiatan Jumat Curhat yang digelar Polres Landak, Polda Kalbar, bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas masyarakat di Cafe Kopikoe Ngabang, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Jumat (7/8/2026).
Forum yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu membahas berbagai persoalan, di antaranya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), ketersediaan dan distribusi BBM, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, penggunaan knalpot brong, hingga kondisi jalan dan penerangan jalan umum.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., bersama sejumlah Pejabat Utama Polres Landak.
Hadir pula Ketua GMNI Landak Ignasius Jaga bersama dua anggota, Ketua BEM Agustinus Hippo dan Pianus Tutuk bersama empat anggota, Ketua Projek Online Ngabang Hidayat bersama tiga anggota, serta Ketua GMKI Landak Satria.
Kapolres Landak mengatakan, Jumat Curhat merupakan salah satu sarana untuk membangun komunikasi dua arah antara kepolisian dengan masyarakat.
Menurutnya, forum tersebut diharapkan dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran maupun informasi terkait berbagai persoalan yang terjadi di wilayah Kabupaten Landak.
"Kami berharap komunikasi yang aktif bersama warga dapat membuat kehadiran Polri dalam setiap aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Landak memberikan manfaat lebih, terutama dalam menjaga situasi kamtibmas agar selalu aman dan kondusif," ujar AKBP Devi Ariantari.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui di lapangan.
"Silakan disampaikan jika ada keluhan ataupun permasalahan kepada kami sebagai masukan untuk bersama-sama mencari solusi. Setiap masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi Polres Landak dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Persoalan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam diskusi.
Ketua BEM Agustinus Hippo melalui Pianus Tutuk menyampaikan bahwa aktivitas PETI berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran sungai, kerusakan lingkungan hingga kemungkinan munculnya konflik sosial.
Namun demikian, ia berharap upaya penertiban tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut.
"Kami berharap apabila dilakukan penertiban maupun penghentian aktivitas PETI, Pemerintah Kabupaten Landak bersama instansi terkait dapat menyiapkan solusi nyata bagi para pekerja sehingga mereka memiliki alternatif pekerjaan yang layak," kata Pianus.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Landak menjelaskan bahwa kepolisian terus mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat agar menghentikan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.
"Polres Landak terus melakukan langkah-langkah preventif melalui sosialisasi dan imbauan kepada para pelaku agar menghentikan aktivitas yang melanggar hukum karena berdampak pada kerusakan lingkungan serta berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat," jelas Devi.
Di sisi lain, kepolisian memahami bahwa terdapat masyarakat yang masih menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas tersebut.
Karena itu, Polres Landak akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk mencari alternatif pekerjaan yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat.
"Karena itu kami akan menyampaikan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait agar bersama-sama memikirkan solusi dan alternatif pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Sehingga upaya penegakan hukum dapat berjalan beriringan dengan penyediaan lapangan pekerjaan," sambungnya.
Selain PETI, persoalan pelayanan serta ketersediaan BBM di sejumlah SPBU juga menjadi perhatian peserta.
Mahasiswa berharap pelayanan di SPBU dapat berlangsung tertib dan transparan sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengalami kesulitan.
Kapolres Landak menyebut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut.
"Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan meminta agar alokasi BBM untuk Kabupaten Landak dapat menjadi perhatian, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan distribusinya berjalan lancar," ujarnya.
Peserta juga menyampaikan masukan mengenai pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka berharap keberadaan program tersebut dapat memberikan ruang bagi masyarakat sekitar untuk terlibat sebagai tenaga kerja maupun pelaku usaha lokal.
Sementara dalam pembahasan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peserta mengingatkan pentingnya menjaga kualitas makanan, kandungan gizi, kebersihan serta proses penyajiannya.
Kasat Binmas Polres Landak mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai informasi dan masukan yang disampaikan masyarakat terkait pelaksanaan MBG.
"Polri pada prinsipnya mendukung pelaksanaan Program MBG sebagai salah satu program pemerintah. Kami juga melihat banyak anak-anak menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk berangkat ke sekolah karena mendapatkan makanan bergizi melalui program tersebut," katanya.
Persoalan lain yang turut disampaikan dalam forum adalah keluhan para driver online.
Ketua Projek Online Ngabang, Hidayat, menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi pengemudi, salah satunya berkaitan dengan pesanan konsumen yang terkadang tidak sesuai dengan permintaan.
Selain itu, ia menyoroti penggunaan knalpot brong yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Kabupaten Landak.
Suara kendaraan dengan knalpot tidak sesuai spesifikasi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama pada malam hari.
Kasat Lantas Polres Landak mengatakan pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi, pemeriksaan maupun penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.
"Upaya ini dilakukan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta menjaga kenyamanan masyarakat," jelasnya.
Menurutnya, penanganan knalpot brong menjadi tantangan karena produk tersebut relatif mudah diperoleh masyarakat melalui platform penjualan secara online.
Sementara itu, Ketua GMKI Landak Satria menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Landak.
Ia berharap perbaikan jalan terus mendapat perhatian pemerintah. Selain kondisi jalan, minimnya penerangan jalan umum di sejumlah lokasi juga menjadi sorotan, khususnya di wilayah Ngabang dan sekitarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolres Landak menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
"Polres Landak akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyampaikan masukan mengenai ruas jalan yang memerlukan perbaikan serta titik-titik yang membutuhkan peningkatan penerangan," kata Devi.
Di penghujung kegiatan, Kapolres Landak turut mengingatkan masyarakat mengenai keberadaan layanan Call Center Polri 110.
Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis untuk melaporkan kejadian maupun kondisi yang membutuhkan kehadiran kepolisian.
"Silakan menghubungi 110 apabila melihat, mengalami, atau mengetahui adanya kejadian yang memerlukan kehadiran polisi," ujarnya.
Devi juga mengajak peserta yang hadir untuk mencoba layanan tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa Call Center Polri 110 aktif dan siap menerima laporan selama 24 jam.
Melalui kegiatan Jumat Curhat, Polres Landak berharap komunikasi dengan mahasiswa, komunitas dan masyarakat dapat terus terjalin. Berbagai aspirasi yang disampaikan menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam meningkatkan pelayanan kepolisian dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Landak. (Humas Polres Landak)