Sekda Kalbar Perkuat Sinergi Pemanfaatan Program BPDP untuk Kemajuan Perkebunan
PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. H. Harisson, M.Kes., mendorong optimalisasi pemanfaatan berbagai program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk memperkuat pembangunan sektor perkebunan di Kalimantan Barat.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Program BPDP Lingkup Kalimantan Barat yang digelar di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalbar, Kamis (20/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa BPDP merupakan Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana perkebunan strategis. Sejumlah program yang tersedia antara lain pengembangan sumber daya manusia, penelitian, peremajaan sawit, serta dukungan sarana dan prasarana.
Menurut Harisson, informasi mengenai program BPDP perlu disebarluaskan secara lebih masif kepada pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun para pekebun. Dengan demikian, berbagai peluang dukungan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tepat dan sesuai ketentuan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kami menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJPb Kalbar yang telah menginisiasi kegiatan ini. Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan sektor perkebunan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Harisson.
Ia mengajak pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait untuk aktif membuka akses informasi mengenai program BPDP, termasuk beasiswa serta dukungan sarana dan prasarana, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat perkebunan hingga ke pelosok Kalbar.
“Kita perlu memperluas informasi mengenai program-program BPDP agar pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pekebun mengetahui peluang dukungan yang tersedia dan dapat memanfaatkannya sesuai ketentuan,” katanya.
Harisson menambahkan, selama ini Pemprov Kalbar juga mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) untuk mendukung berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, skema pembiayaan melalui BPDP juga dapat menjadi alternatif sumber dukungan yang perlu dioptimalkan, sepanjang memenuhi ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan.
Selain memperluas informasi, Harisson menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Kanwil DJPb, BPDP, dan perguruan tinggi. Sinergi tersebut diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala teknis maupun administratif yang dapat menghambat pelaksanaan program.
“Yang paling penting adalah bagaimana program ini benar-benar sampai kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, BPDP, Kanwil DJPb, dan perguruan tinggi harus terus diperkuat,” tegasnya.
Ia berharap koordinasi yang semakin baik dapat memastikan setiap program dan alokasi BPDP di Kalimantan Barat berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda juga menyoroti tren penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diterima Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai diperlukan evaluasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhi penerimaan DBH sawit sekaligus mendorong skema pembagian yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil.
“Kalimantan Barat merupakan daerah penghasil sawit. Karena itu, kita berharap skema pembagian DBH dapat memberikan manfaat yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil, sehingga kontribusi sektor perkebunan juga sejalan dengan manfaat yang diterima daerah,” ujarnya.
Harisson menegaskan, besarnya aktivitas perkebunan sawit di Kalimantan Barat perlu diimbangi dengan perhatian terhadap aspek keadilan dalam pembagian DBH. Daerah penghasil diharapkan memperoleh manfaat yang proporsional dari potensi perkebunan yang dimiliki.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kalbar, anggota DPRD Kalbar, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalbar, Kepala KPPN se-Kalbar, serta pimpinan dan perwakilan perguruan tinggi dari Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, dan Universitas Panca Bhakti Pontianak. Hadir pula Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. (Adpim Prov Kalbar)