Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan upaya pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan terus diperkuat melalui koordinasi bersama pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi bersama Pemerintah Pusat secara daring di Ruang Data Analytic Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (7/9/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., dan diikuti Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Hendra, S.Sos., didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, Harry Ronaldy Mahaputrawan, S.E., M.M., serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Amalia Adininggar Widyasanti.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan pertumbuhan ekonomi sekaligus strategi pengendalian inflasi di daerah. Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pembahasan bersama BPS di wilayah masing-masing guna mencermati perkembangan data pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi sekaligus menentukan kebijakan yang tepat agar kondisi ekonomi daerah tetap terjaga.
Kemendagri juga akan menugaskan sejumlah personel sebagai mentor bagi daerah dalam beberapa hari ke depan. Para mentor tersebut nantinya menjadi mitra diskusi pemerintah daerah dan turut melibatkan Bank Indonesia di masing-masing wilayah agar koordinasi dapat dilakukan secara rutin setiap pekan.
Tomsi menjelaskan, keberadaan mentor diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi, termasuk persoalan perizinan investasi yang masih terkendala di tingkat pusat.
“Dari PTSP bisa didata, investasi apa, bidang apa, berapa nilainya, oleh perusahaan apa, dan perizinannya macet di tingkat pusat. Data tersebut nantinya dapat menjadi masukan kepada Bappenas untuk segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sementara itu, investasi yang mengalami kendala di tingkat daerah diminta segera diselesaikan. Percepatan tersebut dinilai penting karena berkaitan dengan program-program prioritas Presiden, termasuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada akhir tahun.
Dalam pengendalian inflasi, beras menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian pemerintah. Tomsi menekankan pentingnya melakukan intervensi sejak awal ketika terjadi kenaikan harga agar penurunan harga tidak membutuhkan waktu yang panjang.
“Berkaitan dengan beras, memang harus dicarikan formula supaya naik turunnya tidak terlalu tajam, baik agar tidak merugikan produsen maupun konsumen,” ujarnya.
Selain beras, komoditas cabai juga menjadi perhatian. Berbagai langkah yang dilakukan Kementerian Pertanian, seperti penambahan jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberian subsidi, diharapkan mampu menjaga kestabilan harga cabai dalam beberapa bulan mendatang.
Pemerintah juga terus melakukan langkah pengendalian terhadap harga minyak goreng melalui Kementerian Perdagangan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena harga crude palm oil (CPO) masih mengalami peningkatan.
“Berkaitan dengan minyak goreng yang telah dilakukan berbagai upaya oleh Kementerian Perdagangan, walaupun dengan tekanan harga CPO yang terus meningkat, untuk itu terus dicarikan berbagai jalan keluar terbaik agar harga minyak goreng bisa tetap stabil,” ungkap Tomsi Tohir.
Usai mengikuti rakor, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, Harry Ronaldy Mahaputrawan, menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Barat hingga saat ini masih dalam keadaan terkendali.
Meski demikian, terdapat sejumlah komoditas yang tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya cabai rawit dan daging ayam ras.
Untuk cabai rawit, harga yang relatif tinggi terjadi di Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi kemarau panjang dan fenomena El Niño yang berdampak terhadap produksi pertanian.
“Di beberapa sentra produksi kita mengalami gagal panen karena kekurangan air dan sebagainya akibat kemarau panjang,” jelas Harry.
Ia menambahkan, pemerintah pusat menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan toleransi 1 persen. Sementara itu, inflasi Kalimantan Barat secara year-to-date (YTD) tercatat sebesar 2,83 persen.
“Memang agak sedikit rentan, tetapi kita upayakan dalam sisa empat bulan ini tetap sesuai dengan target 2,5 persen plus minus 1 persen. Kita upayakan tidak melebihi 3,5 persen,” pungkasnya. (Sma) (Adpim Prov Kalbar)