Silaturahmi Regional Lintas Tokoh (SRLT) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Kalimantan ke-2 Tahun 2026 menjadi momentum mempererat persaudaraan antaretnis sekaligus memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan strategis di daerah.
Kegiatan yang diselenggarakan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (15/10/2026) malam.
Pertemuan ini dihadiri para tokoh lintas etnis, jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta pengurus FPK dari berbagai provinsi di Kalimantan. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan memperkuat komunikasi dan membangun kesepahaman dalam menjaga persatuan di tengah kemajemukan masyarakat.
Turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., perwakilan Kesbangpol dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, serta ketua FPK dari masing-masing provinsi.
Sejumlah unsur keamanan dan instansi terkait juga menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Barat Brigjen Pol. Teddy Gusnandar, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Hindarsono, S.I.K., S.H., M.Hum., perwakilan Pangdam XII/Tanjungpura, Dankodaeral, Danlanud Supadio, dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Selain itu, hadir tokoh lintas etnis serta pengurus FPK kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Krisantus Kurniawan menekankan bahwa keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial merupakan kekayaan bangsa yang harus dirawat bersama. Perbedaan, menurutnya, tidak boleh menjadi pemicu perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis.
Ia mengapresiasi penyelenggaraan SRLT FPK yang dinilai menjadi ruang penting bagi para tokoh lintas etnis untuk saling berkomunikasi, bertukar pandangan, serta memperkuat komitmen menjaga keutuhan bangsa.
Krisantus juga mengingatkan bahwa seluruh manusia pada hakikatnya berasal dari satu keturunan, yakni Adam dan Hawa. Karena itu, perbedaan identitas maupun latar belakang tidak semestinya menjadi alasan untuk membangun sekat dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia berharap FPK semakin optimal menjalankan perannya sebagai wadah pemersatu sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menanamkan nilai toleransi, persaudaraan, dan kebangsaan.
Menurutnya, upaya menjaga kerukunan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya, dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kedekatan langsung dengan warga.
Krisantus turut mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi maupun isu yang sengaja dipelintir sehingga berpotensi memicu kesalahpahaman dan konflik antarkelompok.
Ia menilai komunikasi yang terbuka, sikap saling menghormati, serta kecermatan dalam menerima informasi merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas dan kondusivitas Kalimantan.
Di samping itu, FPK diharapkan turut mendukung program pembangunan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua FPK Provinsi Kalimantan Barat, H. Burhanudin Ahad, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas dukungan terhadap penyelenggaraan SRLT FPK se-Kalimantan ke-2 Tahun 2026.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi se-Kalimantan yang telah mengirimkan perwakilan untuk berpartisipasi dalam forum tersebut.
Burhanudin menjelaskan bahwa pertemuan ini tidak hanya bertujuan mempererat hubungan antartokoh lintas etnis, tetapi juga diharapkan menghasilkan pemikiran dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani berbagai tantangan daerah.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pertambangan emas tanpa izin (PETI), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), bencana kekeringan, serta penguatan peran ketua FPK dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan kerja sama berbagai pihak agar dapat ditangani secara terkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing.
Karena itu, ia berharap forum lintas provinsi ini mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antarlembaga, kolaborasi pemerintah daerah, dan keterlibatan aktif para tokoh masyarakat.
Rangkaian SRLT FPK se-Kalimantan ke-2 Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni 16–17 Oktober 2026.
Setelah pembukaan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, kegiatan dilanjutkan pada hari kedua di Balairungsari Rumah Adat Melayu. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan kunjungan ke sejumlah situs toleransi di Kota Singkawang.
Kunjungan tersebut diharapkan memberikan gambaran langsung kepada peserta mengenai praktik kehidupan masyarakat yang mampu menjaga keharmonisan di tengah keberagaman latar belakang etnis dan budaya.
Singkawang dipilih sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai pentingnya toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan semangat hidup berdampingan secara damai.
Melalui rangkaian kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat membawa pulang gagasan dan pengalaman yang relevan untuk diterapkan di daerah masing-masing.
Penyelenggaraan SRLT FPK se-Kalimantan ke-2 Tahun 2026 menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh lintas etnis, dan organisasi pembauran kebangsaan dalam menjaga persatuan.
Di tengah dinamika sosial dan tantangan pembangunan, tokoh masyarakat memiliki posisi strategis untuk membangun dialog, mencegah prasangka antarkelompok, serta mendorong penyelesaian persoalan melalui musyawarah.
FPK diharapkan terus menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah sekaligus memperkuat nilai-nilai kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui pertemuan regional ini, sinergi lintas provinsi diharapkan semakin kuat sehingga berbagai persoalan daerah dapat dibahas secara konstruktif dan menghasilkan langkah tindak lanjut yang nyata.
Dengan demikian, SRLT FPK se-Kalimantan ke-2 Tahun 2026 diharapkan tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga memberikan kontribusi bagi terwujudnya Kalimantan yang aman, damai, rukun, dan sejahtera. (Sumber: Wulan/Tim Humas FPK Kalbar)