Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung penguatan tata kelola perdagangan karbon di sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya menekan dampak perubahan iklim sekaligus mendorong pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon serta peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7).
Ria Norsan menilai kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perdagangan karbon nasional serta mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) Indonesia melalui optimalisasi fungsi hutan sebagai penyerap emisi karbon.
Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki potensi kawasan hutan yang luas sehingga dapat berkontribusi besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
"Potensi hutan yang dimiliki Kalimantan Barat menjadi modal penting untuk mendukung perdagangan karbon yang mampu memberikan manfaat bagi lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Ria Norsan.
Ia menambahkan, perdagangan karbon harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah tanpa mengabaikan prinsip pelestarian hutan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, termasuk mendukung percepatan implementasi perdagangan karbon melalui kemudahan pelayanan perizinan sesuai ketentuan serta pengawasan terhadap penerapan standar keberlanjutan.
Sementara itu, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi tonggak baru dalam pengelolaan perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan memiliki daya saing di tingkat global.
Menurutnya, sektor kehutanan memegang peran penting dalam pencapaian target E-NDC maupun Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Ia menjelaskan, Indonesia Forestry Carbon Hub dibangun sebagai pusat data digital nasional yang mampu memantau kinerja penyerapan karbon secara kredibel sehingga dapat mencegah terjadinya double counting sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar karbon internasional terhadap kualitas kredit karbon Indonesia.
Menteri Kehutanan juga mengajak seluruh pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan mitra internasional untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan perdagangan karbon nasional yang berlandaskan kelestarian hutan dan keadilan sosial.
Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Ketahanan Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengapresiasi keberhasilan pemerintah membangun sistem perdagangan karbon sektor kehutanan.
Ia menilai Indonesia Forestry Carbon Hub merupakan salah satu program strategis yang berhasil diwujudkan melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, para kepala daerah dari berbagai provinsi, perwakilan kementerian dan lembaga, serta pelaku usaha yang mendukung pengembangan perdagangan karbon, transisi energi, dan ekonomi hijau di Indonesia. (rfa) (Adpim Prov Kalbar)